BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Australia, atau lebih tepatnya Persemakmuran
Australia adalah sebuah Negara dibelahan selatan yang terdiri dari daratan
utama yaitu benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benua yang bertetanggaan dengan Indonesia,
Timor Leste, dan Papua Nugini, di sebelah utara bertetanggaan dengan kepulauan
Solomon, Vanuatu, di timur laut dengan Kaledonia Baru, dan di tenggara dengan
Selandia Baru.
Awalnya, pada tahun 1606 untuk pertama
kalinya seorang bangsa Belanda yang bernama Willem Janszoon atau lebih dikenal
dengan Willem Jansz berhasil menemukan garis pantai di benua Australia dan
berhasil singgah di kawasan Teluk Carpentaria, untuk yang pertama kalinya.
Kemudia dilanjutkan dengan seorang bangsa Belanda yang bernama Abel Tasman pada
tahun 1644 yang berhasil menemukan pulau Tasman dan Selandia Baru, dan yang
terakhir James Cook pada 1770, seorang bangsa Inggris yang berhasil menemukan
Pantai Timur Australia yang lebih subur dan Selandia Baru yang terdiri dari dua
pulau utara dan pulau selatan.
Pada tahun 1606, benua Austrlia sudah mulai
dihuni oleh para Imigran yang berasal dari benua Eropa ( Belanda ), namun di
akhir abad ke-18, Inggris mulai menduduki benua ini dan menjadikannya sebagai
tempat pembuangan para pelaku kriminal. Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan
tambang emas di Australia sehingga benua itu pun semakin ramai di datangi para
Imigran, sejak itu pula para Imigran tersebut mulai memperjuangkan kemerdekaan
untuk mengatur sendiri Australia, terlepas dari kontrol Inggris. Sehingga
sekarang ini, Australia tergabung dalam Negara Persemakmuran Inggris.
Pada 1 Januari 1901, keenam koloni
Australia berubah menjadi Federasi dan didirikannlah Persemakmuran Australia.
Sejak zaman federasi, Australia telah menggunakan system politik Demokrasi
Liberal yang stabil dan menjadi bagian dari dunia persemakmuran.
Hal inilah yang memotivasi kami untuk
menyusun makalah tentang ‘ Australia Menuju Demokrasi ‘ yang sebagaimana telah
secara singkat kami uraikan mengenai sejarah benua Australia. Semoga makalah
ini nanti dapat menjadi sebuah pengetahuan tambahan sekaligus menjadi
pembanding dengan makalah – makalah yang lainnya.
B.
Rumusan Masalah
a.
Daerah
teritorial mana yang menjadi koloni pertama yang terbentuk di Australia !
b.
Kapan koloni –
koloni deerah territorial lain terbentuk di Australia !
c.
Bagaimana
perkembangan Australia menuju Negara Demokrasi !
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pembentukan Koloni Pertama di Australia
Revolusi Industri, yang
terjadi di Inggris pada tahun 1850 yang mengakibatkan banyak masalah yang
terjadi di Inggris seperti kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan menjadi
motif utama pemerintah Inggris membentuk koloni di New South Wales. Faktor lain
yang timbul adalah kebutuhan tempat pembungan para pelaku kriminal atau
narapidana di Inggris yang tidak di sukai oleh pemerintah Inggris itu sendiri.
Dari sejak berdirinya
koloni New South Wales sampai tahun 1809, perkembangan koloni di New South
Wales sampai dengan masa pemerintahan William Bligh. Seorang angkatan laut yang
bernama Arthur Philip menjadi pemimpin koloni New South Wales dari mulai
berdiri sampai tahun 1809. Pada era kepemimpinan William Bligh di koloni New
South Wales terjadi sebuah perselisihan yang hebat atau lebih dikenal sebagai
Rum Rebellion. Rum Rebellion adalah sebuah peristiwa pemberontakan di Bounty.
Rum Rebellion merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh Rum Corps terhadap
Gubernur New South Wales pada saat itu, karena tindakan keras Bligh yang
melahirkan reaksi pemberontakan yang akhirnya menjatuhkannya. Pemberontakan ini
terjadi karena Rum Corps memonopoli
Alkohol impor dan pemberontakan ini ternyata menjadi awal ditandainya
berakhirnya masa pengaruh dan kekuasaan perwira corps tersebut. Sehingga ini
menjadi alasan kedua terbentuknya koloni New South Wales.
Yang ketiga,
perkembangan masa Lachlan Macquarie. Pada 1 januari 1810 Lachlan Macquarie
menjabat sebagai gubernur menggantikan jabatan William Bligh setelah peristiwa
Rum Rebellion. Lachlan Macquarie merupakan seorang perwira dari Angkatan Darat
Inggris, yang melakukan konsolidasi yang berhasil memacu koloni New South Wales
mencapai tingkat kemajuan yang pesat. Antara tahun 1811 dan 1812, Macquarie
mencapai kesuksesan dalam masa kepemimpinannya di New South Wales. Hal tersebut
dibuktikan dengan surat – surat kabar yang beredar di parlemen dan pemerintahan
Inggris, menyebutkan bahwa kemajuan New South Wales dalam kehidupan Agama,
Moral, dan Pendidikan.
Eksplorasi lanjutan dan
perluasan wilayah koloni di New South Wales, menjadi alasan yang keempat dalam pembentukan
Koloni New South Wales. Berbagai ilmu pengetahuan akan garis besar pantai di
Australia sudah banyak di capai jauh sebelum masa Macquarie terutama berkat
jasa – jasa pelaut ulung sebelumnya yakni George Bass dan Matthew Flinders,
keduanya merupakan seorang Navigator yang berasal dari Inggris. Great Dividing
Range atau The Blue Mountains pada tahun 1813 berhasil di tembus oleh George
Blaxland, Lawson, dan Wenworth sehingga ilmu pengetahuan mengenai pedalaman
Australia semakin bertambah, yang selanjutnya meletakkan jalan bagi kemungkinan
perluasan koloni oleh koloni New South Wales yang selanjutnya bahkan membuka
jalan bagi terwujudnya Australia seperti sekarang ini.
B.
Pembentukan Koloni – Koloni Lain di Australia
Sejak tahun 1809 setelah resmi berdirinya New South
Wales menjadi sebuah koloni yang dibentuk oleh pemerintah Inggris, memunculkan
beberapa dampak terhadap wilayah – wilayah territorial yang berada di sekitar
wilayah koloni pertama tersebut, diantaranya adalah Tasmania, Queensland,
Australia Barat, Australia Selatan, dan Victoria.
Tasmania, koloni lain pertama yang berdiri sekaligus
menjadi koloni kedua setelah New South Wales. Sampai tahun 1855 Tasmania masih
disebut Van Diemen’s Land sesuai dengan nama yang diberikan oleh Abel Tasman,
orang kedua yang berhasil menemukan wilayah baru di Australia sekaligus pulau
Tasmania. Sejak tahun 1813 pemukiman Launceston dan Hobart ditempatkan dibawah
kekuasaan seorang letnan gubernur kolonel Davey. Berbagai kekerasan,
diantaranya kekerasan perlakuan yang dialami oleh para narapidana, kekerasan
masyarakat kulit putih terhadap penduduk asli dan lain-lain mewarnai sejarah
berdirinya Tasmania sebagai koloni baru. Sehingga, pada tahun 1825, Tasmania
dipisahkan dari New South Wales dan pada tahun 1855 koloni ini menyelenggarakan
pemerintahan sendiri, dan secara resmi sejak saat itu merubah nama dari Van
Diemen’s Land menjadi Tasmania.
Pada tahun 1824, untuk pertama kalinya Queensland dihuni
oleh masyarakat berkulit putih. Pada awalnya pemukiman di Queensland, tumbuh
dan berkembang sebuah pemukiman sebagai bagian dari New South Wales. Seiring
berjalannya waktu, daerah tersebut mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat
sehingga rakyatnya merasa tidak puas dan ingin segera berpisah dari wilayah New
South Wales. Pada tahun 1859 keinginan mereka tersebut dipenuhi oleh pemerintah
Inggris, sehingga berdirilah koloni lain yang kedua sekaligus koloni yang
ketiga di wilayah benua Australia.
Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19,
ekspedisi-ekspedisi penyelidikan Francis mengunjungi daerah pantai Australia
Barat tersebut, lalu tersiar kabar yang tidak jelas yang mengatakan bahwa
Francis ingin menguasai daerah pantai barat tersebut. Pada tahun yang sama
juga, James Stirling menyelidiki daerah Swan River dan sangat tertarik untuk
mendudukinya. Berbagai faktor menyebabkan sejarah permulaan koloni Australia
Barat ialah kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, ketika koloni-koloni lain
sudah menolak transportasi narapidana Australia Barat justru meminta. Sejak
tahun 1850 dilakukan transportasi narapidana ke Australia Barat yang baru
berakhir pada tahun 1868. Akhirnya pada tahun 1829 Australia Barat resmi
menjadi daerah koloni lain yang ketiga di benua Australia sekaligus koloni
keempat yang resmi berdiri.
Dualisme kekuasaan yang membawa berbagai komplikasi,
mewarnai berdirinya Australia Selatan sebagai koloni lain keempat atau koloni
kelima persemakmuran Inggris yang resmi berdiri pada tahun 1901. Dualism
kekuasaan tersebut adalah kekuasaan yang dipimpin oleh seorang Gubernur yakni
Kapten Hindmarsh dengan Dewan Komisaris yang mewakili daerah koloni tersebut. Dengan
demikian kekuasaan atas Australia Selatan, sempat terbagi dua. Di satu pihak
kekuasaan dipegang oleh gubernur yang diangkat dan bertanggung jawab kepada
“Colonial Office” di London, dan di pihak lain ada kekuasaan Dewan Komisaris
yang secara teoritis mewakili koloni itu.
Gubernur pertama untuk koloni itu adalah Kapten
Hindmarsh. Sebagai mana telah dikemukakan
di atas, selain gubernur ada juga komisaris residen yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris, dan yang bertugas mencari uang untuk segala keperluan koloni
itu. Adanya dualisme kepemimpinan ini menimbulkan banyak persoalan. Akhirnya
pemerintah Inggris memanggil pulang kedua pejabat tersebut. Pemerintah
mengangkat gubernur kedua, Kolonel Gawler, dan menghapuskan dualism kekuasaan
di koloni itu.
Dalam keadaan kesusahaan seperti itu, Gawler tetap
berusaha. Ia mengatur para pekerja untuk melakukan pekerjaan umum, membangun
jalan-jalan, jembatan-jembatan,dan dermaga. Karena Gawler tidak memeiliki uang
untuk membayar para pekerja, ia mengeluarkan janji tertulis, bahwa Dewan
Komisaris di Inggris akan membayarnya kemudian. Janji tertulis ini berfungsi
sebagai uang kertas (IOU atau bill). Akan tetapi ketika bill itu disampaikan
kepada Dewan Komisaris, dewan tersebut tidak bersedia membayarnya. Semantara
kemelut keuangan ini belum terselesaikan secara tuntas, Gawler diganti oleh
gubernur baru, Goerge Grey, dalam bulan Mei 1841.
Kegagalan Gawler mengakhiri pengawasan Dewan
Komisaris, dan suatu undang-undang baru yang berisi pembentukan pemerintah yang
lebih baik bagi Australia Selatan, dikeluarkan tahun 1842. Undang-undang ini
menempatkan Australia Selatan sama dengan koloni lain, suatu koloni yang dalam
ketatanegaraan Inggris biasa disebut Crown Colony.
Ketika Goerge Grey tiba, ia menerima koloni itu
dalam keadaan bangkrut. Dalam usahanya itu Grey berpendapat bahwa tidak ada
sesuatu yang dapat dilakukannya dengan baik kalau pemerintah Inggris tidak
bersedia membayar semua bills itu. Semula pemerintah Inggris tidak mau
bertanggung jawab atas hutang-hutang yang diakibatkan oleh tindakan Gawler,
namun atas bujukan dan janji Grey menjadikan koloni itu dapat berdiri sendiri,
akhirnya pemerintah Inggris membayar semua bills itu. Dalam usahanya memajukan
koloni itu, Grey tertolong oleh penemuan tambang tembaga di Kapunda, pada tahun
1842. Sejak saat itu Australia Selatan mampu membiayai seluruh kegiatan dan
denga demikian janji Grey menjadikan koloni itu berswasembada telah terpenuhi.
Grey mengakhiri masa pemerintahannya di Australia Selatan ketika ia diangkat
menjadi gubernur di New Zealand.
Ketika pemerintah Inggris mengeluarkan Australia
Colonies Government Act, Australia Selatan juga mempersiapkan diri untuk
menyusun pemerintahan sendiri. Usaha itu dimulai sejak tahun 1853, namun secara
efektif baru berlaku sejak tahun 1856.
Pada tahun 1837 gubernur Bourke mengunjungi daerah
Victoria dan meresmikan nama-nama kota Williamstown dan Malbourne. Sampai tahun
1850 Victoria masih merupakan bagian dari New South Wales. Rasa tidak puas
dibawah New South Wales medorong rakyat di Distrik Port Philip menuntut
pemisahan. Pada tahun 1850 Victoria dipisahkan dari New South Wales, dan sejak
tahun 1851 menetapkan dan melaksanakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian
resmi berdirilah koloni lain ke lima dan menjadi koloni keenam yang terbentuk
di benua Australia.
Dengan berdirinya koloni – koloni Tasmania,
Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, dan Victoria, maka lengkaplah
sudah kekuasaan pemerintahan Inggris terhadap benua Australia.
C.
Perkembangan Australia menuju Demokrasi
a.
Pembentukan Legislative Council
Seperti yang
telah di uraikan sebelumnya, bahwa Macquarie merupakan gubernur New South Wales
yang terakhir memegang seluruh kekuasaan di tangannya sendiri. Telah
terungkapnya sedikit demi sedikit berita tentang pengiriman J.T. Bigge ke
Sydney untuk melakukan penyelidikan tentang berbagai hal yang terjadi di koloni
itu.
Terlebih,
penyelidikan ini di khususkan menyangkut keluhan imigran bebas tentang
perlakuan Macquarie terhadap emancipists. Namun perlu juga disini membicarakan
sedikit tentang dampak lain dari laporan Bigge, khususnya menyangkut
pemerintahan di koloni itu, sebab perubahan sistem pemerintahan di New South
Wales, pada akhirnya mempengaruhi sistem pemerintahan koloni lain yang ada di
Australia.
Salah satu
dampak dari penyelidikan tersebut adalah mulai dipikirkannya pemerintahan di
New South Wales, meskipun pada awalnya laporan Biagge tidak merekomendasikan
perubahan cara pemerintahan di New South Wales, akan tetapi kritiknya terhadap
sistem pemerintahan yang berlaku di New South Wales pada saat itu, mendorong
pemerintah Inggris untuk membatasi kekuasaan Gubernur. Jika Macquarie adalah
gubernur terakhir yang otoriter di New South Wales, maka Sir Thomas Brisbane (
1821-1825 ) adalah gubernur pertama yang kekuasaannya dibatasi oleh
undang-undang. Judicature Act ( undang – undang Yudikatur ) untuk New South
Wales dikeluarkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1823 berisi tentang
pembentukan suatu Legislative Council dalam sistem pemerintahan di New South
Wales. Jumlah anggotanya minimal lima orang dan maksimal tujuh orang.
Legislative
Council tersebut mempunyai kuasa yakni untuk membuat undang-undang memelihara
perdamaian, kesejahteraan, dan pemerintahan yang baik di New South Wales,
dengan ketentuan bahwa undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang Inggris. Secara teori, legislative council ditunjuk dan diangkat
oleh pemerintah Inggris, tetapi dalam faktanya mereka berfungsi sebagai badan
penasehat belaka. Namun demikian, pembentukan legislative council ini telah
memulai langkah baru menuju perjalanan jauh dalam rangka menghancurkan
kekuasaan sewenang-wenang gubernur.
Undang undang
tahun 1823, menyebutkan tentang pembentukan Mahkamah Agung ( Supreme Court )
yang dipimpin oleh seorang Hakim Agung ( Chief Justice ) dan menjadikan Sir
Francis Forbes sebagai ketuanya untuk yang pertama kalinya yang sebelumnya
telah menduduki jabatan yang sama di Newfoundland.
Amandemen
pertama tentang penambahan jumlah anggota legislative council menjadi 15 orang
terjadi pada tahun 1828. Secara mayoritas, dewan ini sudah berhak memveto usul
yang diajukan oleh gubernur. Tidak lagi seperti pada masa sebelumnya gubernur
masih bisa melaksanakan sebuah pengusulan perancangan undang-undang sambil
menunggu keputusan dari pemerintah Inggris.
Perubahan
pemerintahan yang terjadi di New South Wales tidak lepas dari perubahan komposisi
masyarakat. Keberhasilan peternakan biri-biri di New South Wales, mendorong
semakin banyaknya orang bermigrasi dan menginvestasikan uangnya disana.
Squatters, adalah sebutan untuk orang-orang ini, yang dimana mereka
memperjuangkan hak-haknya dalam pemerintahan agar kepentingan-kepentingan
mereka di koloni itu terjamin.
Faktor lain yang
juga berpengaruh dalam perubahan pemerintahan tersebut adalah perkembangan atau
perubahan pemikiran-pemikiran yang hidup serta berpengaruh dalam masyarakat.
Pada periode
1830-an, jumlah imigran bebas di New South Wales semakin bertambah. Pada tahun
1841 jumlah imigran bebas di New South Wales empat kali lebih banyak dibanding
jumlah narapidana menurut Miller dan Jinks (1973). Karena semakin banyaknya
jumlah imigran bebas inilah yang membuat pemikiran masyarakat pada waktu itu
semakin berkembang, mereka ingin di pandang lebih terhormat. Mereka
menginginkan pemerintahan yang demokrasi atau responsible government dan untuk
itu mereka berpendapat bahwa jalan untuk mencapai suatu pemerintahan yang
demokrasi adalah dengan penghentian transportasi narapidana dari Inggris.
Akhirnya, sejalan dengan tuntutan mereka ini, pada tahun 1840 pemerintah
Inggris menghentikan transportasi narapidana ke New South Wales.
Dengan legislative
council ini, untuk pertama kalinya koloni itu mendapatkan pemerintahan dengan
sistem perwakilan rakyat. Rakyat mendapat hak untuk memilih orang yang mereka
kehendaki untuk menjabat sebagai anggota legislative council. Akan tetapi,
disini tidak semua rakyat dapat memilih orang yang mereka kehendaki untuk
menjabat di legislative council karena rakyat yang berhak memilih adalah rakyat
yang sudah membayar taat pajak tiap tahun, jadi bentuk pemilihan ini hanya
berlaku untuk rakyat yang tergolong kaya saja. Namun, dengan demikian semakin
terbuka lebarlah peluang untuk menjadikan New South Wales kea rah pemerintahan
yang Demokrasi.
Ketika Tasmania
dan Australia Selatan memiliki status koloni yang berdiri sendiri, maka kedua
koloni ini pun dalam waktu yang berbeda membentuk Legislative Council seperti
yang telah dilakukan New South Wales. Daerah-daerah seperti Victoria dan
Queensland pada waktu itu masih tergabung dalam wilayah New South Wales
sedangkan Australia Barat masih menghadapi persoalan lain. Walaupun legislative
council ini telah mengawasi dan membatasi kekuasaan gubernur ( New South Wales,
Tasmania, Australia Selatan ), namun dewan ini belum bisa dikatakan bahwa
koloni-koloni ini telah berlangsung pemerintahan demokrasi.
Pada tahun
1840-an gerakan untuk mendapatkan pemerintahan demokrasi semakin gencar,
terutama karena ribuan orang yang bermigrasi ke koloni-koloni Australia pada
masa itu mungkin telah terpengaruh oleh Gerakan Chartis ( Chartist Movement ).
Pada tahun 1850 pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang baru yang disebut
Australian Colonies Government Act. Undang-undang tersebut berisi yang antara
lain:
1.
Victoria
dipisahkan dari New South Wales
2.
Semua Koloni di
Australia kecuali Austalia Barat berhak membentuk Legislative Council seperti
di New South Wales.
3.
Tiap koloni
berhak menyusun sistem pemerintahan sesuai dengan kemauan masing-masing,
kemudian menyampaikannya kepada parlemen Inggris untuk diundangkan (
Portus,1957; Bereson dan Rosenblat 1979).
Bagi koloni-koloni di Australia, undang-undang ini
penting sekali artinya, terutama jika dilihat dari sudut pemerintahan. Dengan
dikeluarkannya undang-undang ini berarti pemerintah Inggris sudah siap
menyerahkan kepada setiap koloni hak untuk
menyusun pemerintahan yang disukainya dan pemerintah Inggris tinggal
menyetujuinya. Hal lain yang tak kalah penting dari undang-undang ini adalah
bahwa pemerintah Inggris member hak menyusun pemerintahan sendiri itu kepada
setiap koloni secara terpisah, sehingga masing-masing koloni dapat mengatur
dirinya sendiri tanpa harus sama atau terikat dengan koloni lain.
b.
Masa Pemerintahan Sendiri Secara Terpisah
Diliahat dari sisi
tuntutan penduduk koloni-koloni di Australia untuk mendapatkan pemerintahan
demokrasi, Australian Colonies Government Act memiliki nilai-nilai yang amat
positif. Undang-undang member kebebasan kepada setiap koloni untuk memilih
sistem pemerintahan yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Setiap koloni
boleh menentukan sistem perwakilan yang mereka kehendaki, menetapkan
batas-batas kewenangan dan kekuasaan gubernur.
Dari sisi lain, sisi
keutuhan dan integrasi Australia, Australian Colonies Government Act ini justru
membuka peluang untuk timbulnya perpecahan diantara koloni itu, karena setiap
koloni diberi kebebasan dalam mengatur diri sendiri sesuai dengan kehendak
masing-masing.
Sesuai dengan tawaran
yang terdapat dalam undang-undang tahun 1850 itu, maka New South Wales mulai
melaksanakannya sejak tahun 1855, kemudian diikuti oleh Tasmania dan Victoria
sejak tahun 1856, dan Australia Selatan sejak 1856. Queensland yang semula
merupakan bagian dari wilayah koloni New South Wales mulai memisahkan diri pada
tahun 1859, dan sejak saat itu juga mulai melaksanakan pemerintahan sendiri.
Demikianlah dalam kurun
waktu sepuluh tahun pertama dari dikeluarkannya Australian Colonies Government
Act itu, telah lahir lima koloni yang masing-masing memiliki otonomi serta
terpisah satu dari yang lain. Sementara Australia Barat yang memiliki kekhasan
sejarahnya, baru melaksanakan pemerintahan sendiri pada tahun 1890.
BAB III
KESIMPULAN
A.
Kesimpulan
Lachlan Macquarie
adalah gubernur terakhir yang memegang seluruh kekuasaan di tangannya sendiri
dan penggantinya Brisbane adalah gubernur pertama yang kekuasaannya dibatasi
oleh undang-undang. Pada tahun 1823, pemerintah Inggris mengeluarkan suatu
undang-undang yang menetapkan pembentukan Legislative Council untuk New South
Wales. Selain pembentukan Legislative Council, didalam undang-undang itu juga
ditetapkan pembentukan Mahkamah Agung ( Supreme Court ). Dalam praktek
sehari-hari Legislative Council belum mempunyai pengaruh besar, dan masih dapat
dikatakan hanya sebagai dewan penasehat.
Pada tahun 1828
pemerintah Inggris mengeluarkan lagi satu undang-undang yang mengamandemen
undang-undang tahun 1823. Jumlah anggota disini pun juga telah ditambah lima
belas orang yang sebelumnya maksimal hanya tujuh orang. Berbeda dengan
undang-undang tahun 1823, undang-undang ini dibentuk berdasarkan undang-undang
tahun 1828 ini sudah berhak memveto usul gubernur.
Pada tahun 1842
pemerintah Inggris mengeluarkan lagi satu undang-undang yang mengubah jumlah
dan proses pengisian keanggotaan Legislative Council. Jumlah bertambah menjadi
32 orang; 12 orang ditunjuk oleh pemerintah Inggris dalam hal ini oleh gubernur
dan 24 orang dipilih oleh rakyat.
Kemudian pada
tahun 1850, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang baru yang disebut
Australian Colonies Government Act.
1.
Victoria
dipisahkan dari New South Wales
2.
Semua Koloni di
Australia kecuali Austalia Barat berhak membentuk Legislative Council seperti
di New South Wales.
3.
Tiap koloni
berhak menyusun sistem pemerintahan sesuai dengan kemauan masing-masing,
kemudian menyampaikannya kepada parlemen Inggris untuk diundangkan
Bagi koloni-koloni di
Australia, undang-undang ini penting sekali artinya, terutama jika dilihat dari
sudut pemerintahan. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini berarti pemerintah
Inggris sudah siap menyerahkan kepada setiap koloni hak untuk menyusun
pemerintahan yang disukainya dan pemerintah Inggris tinggal menyetujuinya.
Daftar Pustaka
Suboro,J. (1996). Sejarah Australia. Bandung : Tarsito
http://id.wikipedia.org/wiki/Australia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Sydney
http://funahmed.blogspot.com/2009/02/west-australia.html
http://mangatthat.blogspot.com/2012/03/sejarah-australia-selatan.html
http://riskicandrapratama.blogspot.com/2012/05/perkembangan-koloni-ddi-australia.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar