BAB II
PEMBAHASAN
Keadaan Ekonomi, Sosial, Dan
Politik Indonesia Awal Kemerdekaan
Seperti yang telah diuraikan di atas, setelah terjadinya
peristiwa proklamasi kemerdekaan di Indonesia, serta terbentuknya tatanan
pemerintahan di Indonesia pada waktu itu, membuat beberapa keadaan pemerintahan
baik itu dalam segi politik, ekonomi, dan sosial mengalami gejolak, hal itu
dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :
A.
Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan
a.
Keadaan Ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir
kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan
sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :
Ø Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki
pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk
menangani perekonomian
Indonesia.
(Mochammad Ridwan: 2013)
Ø Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola
dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap. (Mochammad Ridwan: 2013)
Ø Sepeninggalan pemerintah pendudukan Jepang dimana
ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan
perang Jepang.Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari
keterpurukan. (Mochammad Ridwan: 2013)
Ø Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil
akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung
ketidakstabilan ekonomi. (Mochammad Ridwan: 2013)
Ø Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di
negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk
menghancurkan ekonomi nasional. (Mochammad Ridwan: 2013)
Ø Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdeaan
Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah
kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. (Mochammad Ridwan: 2013)
Faktor- faktor penyebab kacaunya
perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah
sebagai
berikut.
1.
Terjadi Inflasi yang sangat tinggi
Inflasi
tersebut dapat terjadi disebabakan karena :
Ø Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam
jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang
beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai
4 milyar). (Yogi Syah Putra : 2011)
Ø Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh
pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan
gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 milyar. (Yogi Syah Putra : 2011)
Ø Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang
sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan
Jepang tidak
berlaku.
(Yogi Syah Putra : 2011)
Inflasi terjadi karena di satu sisi tidak
terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang di sisi lain
ketersediaan barang menipis bahkan langka di beberapa daerah. Kelangkaan ini
terjadi akibat adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Uang Jepang yang beredar sangat
tinggi sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut masih sanat
rendah. Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani
sebab pada masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan
mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai
tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah. Pemerintah Indonesia yang
baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata
uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai
penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu
menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia (Mochammad
Ridwan: 2013), yaitu:
-
Mata uang De Javasche Bank
-
Mata uang
pemerintah Hindia Belanda
-
Mata uang
pendudukan Jepang
Keadaan tersebut diperparah dengan
diberlakukannya uang NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret
1946 oleh Panglima AFNEI yang baru yaitu Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford.
Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah
sangat turun saat itu. Upaya sekutu tersebut merupakan salah satu bentuk
pelangaran kesepakatan yaitu bahwa selama belum ada penyelesaian politik
mengenai status Indonesia, maka tidak ada mata uang baru.
Karena tindakan sekutu tersebut maka
pemerintah Indonesia pun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik
Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. ( Mochammad Ridwan: 2013 )
2.
Adanya blokade ekonomi dari Belanda
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan
menutup (memblokir) pintu keluar masuk perdagangan Indonesia terutama melalui
jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan
November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini
adalah :
-
Mencegah
masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
-
Mencegah keluarnya
hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
-
Melindungi
bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.
Dengan adanya blokade tersebut menyebabkan:
-
Barang-barang
ekspor Indonesia terlambat terkirim.
-
Barang-barang
dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang
ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
-
Indonesia
kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.
-
Inflasi semakin
tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.
Tujuan/harapan Belanda dengan
blokade ini adalah :
- Agar
ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
- Agar
terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia,
sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.
- Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa
dikuasai kembali oleh Belanda.
3. Kekosongan kas Negara
Kas
Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara
pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung
kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah
pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. (Yogi
Syah Putra : 2011)
b.
Upaya Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda ( NICA )
Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah
blokade tersebut adalah sebagai
Berikut
:
1.
Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke
India
Pemerintah Indonesia bersedia untuk
membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan
mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Pemerintah melakukan
hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah
tidak dapat dijual keluar negeri sehingga pemerintah berani memperkirakan bahwa
pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000
sampai 400.000 ton. Sebagai imbalannya pemerintah India bersedia mengirimkan
bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Saat
itu Indonesia tidak memikirkan harga karena yang penting adalah dukungan dari
negara lain yang sangat diperlukan dalam perjuangan diplomatik dalam forum
internasional. (Yogi Syah Putra : 2011)
Adapun keuntungan politis yang diperoleh
Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan
dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum
internasional.
2.
Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar
negeri
Membuka hubungan dagang langsung ke luar
negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut
antara lain : Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika
(Isbrantsen Inc). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai
negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading
Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan
semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro
Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama
tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti
gula, karet, teh, dan lain-lain. (Yogi Syah Putra : 2011)
Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang
mengangkut barang pesanan Indonesia dan akan memuat barang ekspor dari Indonesia
dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda. Karena
blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus
blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha
tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan
ini dibantu oleh Angkatan laut Indonesia serta pemerintah daerah penghasil
barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak
Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya Indonesia
berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke
luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata ,
obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan. (Yogi Syah Putra : 2011)
Pemerintah Indonesia pada 1947 membentuk
perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang
memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha
menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter.
Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Selain itu juga berperan sebagai perantara dengan pedagang Singapura dengan
mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang diperlukan. (Yogi Syah Putra : 2011)
Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di
luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang
dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata
dan perlengkapan angkatan perang. (Yogi Syah Putra : 2011)
c. Kebijakan Pemerintah Menghadapi Buruknya Kondisi
Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi
kondisi ekonominya mulai dilakukan sejak Februari 1946, adalah sebagai berikut.
-
Konferensi Ekonomi Februari 1946
Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan,
gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah
ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Darmawan
Mangunkusumo. Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam
menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti : Masalah produksi
dan distribusi makanan. Tercapai kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai
kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan
dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi. Masalah sandang Disepakati
bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan
Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat
Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan Kementrian
Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan
Logistik (Bulog). (Yogi Syah Putra : 2011)
Sementara itu tujuan dibentuk Bulog (Februari
1946) untuk melarang pengiriman bahan makanan antar karisidenan Status dan
Administrasi perkebunan-perkebunan. Keputusannya adalah semua perkebunan
dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah kementrian Kemakmuran.
Sehingga diharapkan pendapatan negara dapat bertambah secara signifikan dengan
nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu. Konferensi kedua di Solo, 6 Mei
1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan
negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia.
Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi
pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai
oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946
dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). (Yogi Syah Putra : 2011)
-
Pinjaman Nasional
Program ini dilaksanakan oleh Menteri
Keuangan yaitu Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Untuk mendukung program
tersebut maka dibuat Bank Tabungan Pos, bank ini berguna untuk penyaluran
pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada
pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan
pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun.
Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan,
sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah Indonesia. Rakyat
dapat meminjam jika rakyat mau menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan
rumah-rumah pegadaian. (Yogi Syah Putra : 2011)
Usaha ini mendapat respon yang besar dari
rakyat terbukti dengan besar pinjaman yang ditawarkan pada bulan Juli 1946
sebesar Rp. 1.000.000.000,00 , pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang
sejumlah Rp. 500.000.000,00. Kesuksesan yang dicapai menunjukkan besarnya
dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Indonesia. (Yogi Syah Putra :
2011)
-
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)
19 Januari 1947
Badan ini dibentuk atas usul dari menteri
kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat
rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya
disepakati Rencana untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati
Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. (Yogi Syah Putra : 2011)
Rencana Pembangunan 10 tahun tersebut
adalah sebagai berikut :
Ø Semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang
telah ada sebelum
perang menjadi milik negara, yang baru
terlaksana tahun 1957.
Ø Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan
dengan pembayaran ganti rugi
Ø Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti
rugi terhadap Indonesia.
Ø Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada
yang berhak sesudah
diadakan perjanjian Republik Indonesia
dengan Belanda.
Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang
produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini
dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi
secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional. Pendanaan untuk Rencana Pembangunan
ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Inti rencana
ini adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan
melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri. (Yogi Syah Putra : 2011)
Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah
membuka diri terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat
melalui pinjaman nasional, melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan
badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung dana tersebut
dibentuk Bank Pembangunan. Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri
sementara itu tanah partikelir dihapuskan. Perkembangannya April 1947 badan ini
diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari,
mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan
pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak
Belanda. (Yogi Syah Putra : 2011)
Rencana tersebut belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena
situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan, yaitu Agresi Militer
Belanda I dan Perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar wilayah
Indonesia yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda dan yang
tersisa sebagian besar tergolong sebagai daerah miskin dan berpenduduk padat
(Sumatera dan Jawa). Hal tersebut ditambah dengan adanya Pemberontakan PKI dan
Agresi militer Belanda II yang mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin
memuncak. (Yogi Syah Putra : 2011)
-
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang
(Rera) 1948
Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang
ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan
administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan
perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi
dan meningkatkan effisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas
prajurit pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh kementrian Pembangunan
dan Pemuda. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi
pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan. (Yogi Syah Putra
: 2011)
-
Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Program ini disusun oleh Menteri Urusan
Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun
(1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk
pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan
kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini
adalah menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 ha
Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul pencegahan
penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap
desa dibentuk kebun-kebun bibit, transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa
dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. (Yogi Syah Putra : 2011)
-
Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
Organisasi yang dipimpin B.R Motik ini
bertujuan untuk :
-
Menggiatkan
kembali partisipasi pengusaha swasta, agar pengusaha swasta
memperkuat persatuan dan mengembangkan
perekonomian nasional.
-
Menggalang dan
Melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat
memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
Meskipun usaha PTE didukung pemerintah dan melibatkan dukungan
dari pemerintah daerah namun perkembangannya PTE tidak dapat berjalan baik dan hanya
mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000,00.
Kegiatan ini semakin mengalami kemunduran akibat Agresi Militer Belanda. (Yogi
Syah Putra : 2011)
Selain PTE, perdagangan swasta lainnya juga membantu usaha
ekonomi pemerintah adalah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).
Mengaktifkan kembali Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting,
Pusat Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA)
dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia. (Yogi Syah Putra : 2011)
-
Oeang Republik Indonesia (ORI)
Melarang digunakan mata uang NICA dan yang
lainnya serta hanya boleh menggunakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 17 tahun 1946
yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Mengenai pertukaran uang Rupiah-Jepang
diatur berdasarkan UU No. 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946. Tanggal 25
Oktober selanjutnya dijadikan sebagai hari keuangan. Adapun kebijakan
penyetaraan mata uang adalah sebagai berikut. (Yogi Syah Putra : 2011)
Di Jawa, Lima puluh rupiah (Rp. 50,00) uang
Jepang disamakan dengan satu rupiah (Rp. 100,00) ORI dengan perbandingan 1:5. Di
Luar Jawa dan Madura, Seratus rupiah (Rp. 100,00) uang Jepang sama dengan satu
rupiah(Rp. 1,00) ORI dengan perbandingan 1:10. Setiap sepuluh rupiah (Rp.
10,00) ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram. Mengenai pengaturan
nilai tukar uang ORI dengan valuta asing (nilai kurs mata uang ORI di pasar
valuta asing) sebenarnya dipegang oleh Bank Negara yang sebelumnya telah
dirintis bentuk prototipenya yaitu dengan pembentukan Bank Rakyat Indonesia (Shomin Ginko). Namun tugas tersebut pada
akhirnya dijalankan oleh Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia 1946 yang
dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank ini merupakan bank umum milik
pemerintah yang tujuan awal didirikannya adalah untuk melaksanakan koordinasi
dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. BNI didirikan pada 1 November
1946. (Yogi Syah Putra : 2011)
Meskipun begitu usaha pemerintah untuk
menjadikan ORI sebagai satu-satunya mata uang nasional tidak tercapai karena
terpecah-pecahnya wilayah RI akibat perundingan Indonesia-Belanda. Sehingga di
beberapa daerah mengeluarkan mata uang sendiri, yang berbeda dengan ORI,
seperti URIPS (Uang Republik Propinsi Sumatera) di Sumatera, URIBA (Uang Republik
Indonesia Baru) di Aceh, URIDAB (Uang Republik Indonesia Banten) di Banten dan
Palembang. Upaya-upaya pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia meskipun Belanda masih belum pergi
dari Indonesia. (Yogi Syah Putra : 2011)
B.
Keadaan Sosial Indonesia Awal Kemerdekaan
Belanda datang kembali ke Indonesia melalui misi Sekutu yang
ingin melucuti senjata dan memulangkan para interniran. Belanda Ingin
menegakkkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Akibatnya, dibeberapa daerah
pada awal kemerdekaan terjadi gejolak sosial yang mengakibatkan terjadinya
pertempuran antara pihak Indonesia dan Jepang serta Belanda yang membonceng
Sekutu. Melihat posisi Jepang yang condong pada Sekutu, para pemuda yang
bergabung dalam BKR betekad melucuti senjata dan mengambil alih kekuasaan dari tangan
Jepang. (Molak Malik:2013)
Bangsa Indonesia dengan sekuat tenaga melakukan perlawanan guna
tetap menegakkkan kemerdekaan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Musuh dari
luar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah
pasukan Jepang dan Sekutu. Untuk menghimpun kekuuatan maka para pemuda segera
membentuk badan-badan perjuangan. Tekad perjuangan kaum muda diasalurkan melaui
Komite Van Aksi. Van Aksi mempelopori pengambilalihan kekuasaan dan pelucutan
senjata sehingga terjadi pertempuran-pertempuran sengit antara pemuda Indonesia
dan Jepang di berbagai daerah berikut ini :
Perestiwa penting yang menunjukan dukungan rakyat secara
spontan terhadap proklamasi kemerdekaan
Indonesia, antara lain sebagai berikut.
Ø Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada
Di berbagai tempat, masyarakat dengan
dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan
tekad menyambut kemerdekaan. Di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta)
Jakarta pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori
Komite Van Aksi. Lapangan Ikada saat ini terletak di sebelah Selatan Lapangan
Monas.
Makna rapat raksasa di lapangan Ikada bagi
bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut:
a.
Rapat tersebut
berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya.
b.
Rapat tersebut merupakan
perwujudan kewibawaan pemerintah republik Indonesia terhadap rakyatnya.
c.
Menambah
kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan
sendiri.
d.
Rakyat mendukung
pemerintahan baru yang baru terbentuk. Buktinya,, setiap intruksi pimpinan
mereka laksanakan.
Ø Tindakan Heroic Mendukung Proklamasi
Usaha menegakan kedaulatan juga terjadi di
berbagai daerah dengan adanya tindakan heroic di berbagai kota yang mendukung
proklamasi kemerdekaan Indonesia anatara lain sebagai berikut :
a.
Jogjakarta
Perebutan kekuasaan di Jogjakarta dimuali tanggal 26 September
1945 sejak pukul 10.00. WIB. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang
dikuasai Jepang melakukan aksi mogok.
Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada
pihak Indonesia. Aksi mogok makin kuat ketika Komite Nasional Indonesia Daerah
(KNID) menegaskan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada ditangan
pemerintah RI. Pada hari itu juga di Jogjakarta terbit surat kabar kedaulatan
rakyat.
b.
Surabaya
Para pemuda yang tergabung dalam BKR berhasil merebut kompleks
penyimpanan senjata jepang dan pemancar radio Di Embong, Malang. Selain itu
terjadi insiden bendera di Hotel Yamato,
Tunjungan Surabaya. Insiden itu terjadi ketika beberapa orang belanda
mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Tindakan tersebut
menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan, dan
merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi
pada tanggal 19 September 1945.
c.
Semarang ( Pertempuran
5 hari di Semarang )
Pada tanggal 14 Oktober 1945 para pemuda bermaksud memindahkan
400 orang tawanan Jepang (Veteran Angkatan Laut) dari pabrik gula Cepiring menuju penjara bulu di Semarang. Akan tetapi,
ditengah perjalanan para tawanan itu melarikan diri dan bergabung dengan
kidobutai di Jatingaleh (Batalyon Setempat Dibawah Pimpinan Mayor Kido).
Situasi bertambah panas dengan desas desus bahwa Jepang telah
meracuni cadangan air minum penduduk semarang yang ada di candi. Untuk
membuktikan kebenaran desas desus tersebut, Dr. Karyadi sebagai kepala Laboratorium
Pusat rumah sakit pusat (parusara) melakukan pemeriksaan. Namun, yang terjadi Dr.
Karyadi tewas di jalan pandanaran, semarang. Tewasnya Dr. Karyadi menimbulkan
kemarahan para pemuda Semarang.
Pada tanggal 15 0ktober 1945 pasukan Kidobutai melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laksar pejuang
lainnya. Pertempuran berlangsung selama lima hari dan mereda setelah pimpinan
TKR berundingan dengan pasukan jepang. Kedatangan pasukan sekutu di semarang pada
tanggal 20 Oktober 1945 juga mempercepat terjadinya gencatan senjata. Pasukan
sekutu akhirnya menawan dan melucuti tentara Jepang. Akibat pertempueran
ini ribuan pemuda gugur dan ratusan
orang Jepang tewas.
Untuk mengenang perestiwa itu, di semarang di dirikan tugu muda
dan nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi nama sebuah Rumah Sakit Umum Di
Semarang.
d.
Aceh
Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat
membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Penguasaan pemerintah Jepang
memerintahkan pembubaran organisasi itu dan para pemuda tidak boleh melakukan
kegiatan perkumpulan. Atas peringatan Jepang itu, para pemuda menolak keras.
Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di
tempat-tempat yang telah mereka rebut para pemuda mengibarkan bendera merah
putih dan berhasil melucuti senjata tentara jepang.
e.
Bali
Pada bulan Agustus 1945, para pemuda Bali telah membentuk
organisasi seperti Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan Pemuda Republic Indonesia
(PRRI). Upaya perundingan untuk menegakan kedaulatan RI telah mereka upayakan,
tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Atas tindakan tersebut pada tanggal 13
Desember 1945 para pemuda merebut kekuasaan
dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang
masih kuat.
f.
Kalimantan
Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan
cara mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih, dan
mengadakan rapat-rapat, tetapi kegiatan ini dilarang oleh pasukan Sekutu yang
sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan Sekutu, sehingga
pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan (Depan Markas Sekutu) berkumpul
lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera Merah Putih.
g.
Palembang
Rakyat Palembang dalam mendukung proklamasi dan menegakkan
kedaulatan Negara Indonesia dilakukan dengan jalan mengadakan upacara
pengibaran bendera Merah Putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr.
A.K.Gani.
Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatra Selatan berada
dibawah kekuasaan RI. Upaya penegakkan kedaulatan di Sumatra Selatan tidak
memerlukan kekerasan, karena Jepang berusaha menghindari pertempuran.
h.
Bandung
Para pemuda bergerak untuk merebut untuk merebut Pangkalan Udara
Andir (sekarang Bendara Husein Sastranegara) dan gudang senjata dari tangan
Jepang.
i.
Makassar
Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintah pada tanggal 19
Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gudang-gudang
penting seperti stsiun radio dan tangsi polisi.
j.
Sumbawa
Bentrokan fisik antara pemuda dan antara Jepang terjadi di
Gempe, Sape, dan Raba.
k.
Sumatra selatan
Pada tanggal 8 Oktober 1945 rakyat mengadakan upacara pengibran
bendera Merah Putih. Pada tanggal itu juga diumumkan bahwa Sumatra selatan
berada dibawah kekuasaan RI.
l.
Lampung
Para pemuda yang tergabung dalam API (Angkatan Pemuda Indonesia)
melucuti senjata Jepang di Teluk Betung, Kalianda, dan Menggala.
m.
Solo
Para pemuda melakukan pengepungan markas Kempetai Jepang, sehingga
terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran itu, seorang pemuda bernama Arifin
gugur.
C.
Keadaan Politik Indonesia Awal Kemerdekaan
a.
Pembentukan Badan-Badan Kelengkapan Negara
Setelah proklamasi dikumandangkan, esok
harinya yaitu 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya
yang menjadi kelanjutan sidang BPUPKI pada 10-16 Juli 1945 yang membahas
rancangan Undang- Undang Dasar Negara RI. Hasil sidang ini adalah :
-
Menetapkan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
-
Memilih Ir.
Soekarno sebagai presiden dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik
Indonesia.
-
Membentuk sebuah
Komite Nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.
Pada Minggu, 19 Agustus 1945, PPKI
melanjutkan sidangnya yang dipimpin oleh Otto Iskandarnita yang menghasilkan
dua keputusan mengenai :
-
Pembagian
wilayah yang terdiri atas delapan provinsi beserta calon gubernurnya
-
Pembentukan
Komite Nasional Daerah.
Rapat PPKI dilanjutkan pada 22 Agustus 1945 yang berlokasi di
Gedung Kebaktian Rakyat Jawa. Rapat kali ini diadakan untuk membahas tiga masalah
utama yang dipimpin oleh wakil presiden Republik Indonesia serta menghasilkan
keputusan sebagai berikut :
-
Komite Nasional
Indonesia (KNI) adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat
sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga
daerah;
-
Partai Nasional
Indonesia (PNI) dirancang sebagai partai tunggal RI, namun akhirnya dibatalkan;
-
Badan Keamanan
Rakyat (BKR) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.
Pada
23 Agustus 1945 presiden Soekarno mengumumkan hasil sidang PPKI
tersebut
tetapi keputusan yang menyangkut ketetapan kedua yaitu PNI sebagai satu-satunya
partai politik, tidak jadi diberlakukan. (theanswer:2008)
-
Komite Nasional Indonesia
Setelah membentuk KNI pada 18 Agustus 1945,
PPKI kembali membentuk KNIP pada 22 Agustus 1945 yang berpusat di Jakarta.
Badan yang diketuai oleh Mr.Kasman Singodimedjo ini diumumkan pada 25 Agustus
1945 dan dilantik pada 29 Agustus 1945. untuk tingkat daerah dibentuk Komite Nasional
Indonesia Daerah (KNID) yang berada di seluruh provinsi di Indonesia dan badan
ini berkembang sebagai badan legislatif. Pada 16 Oktober 1945 KNI
menyelenggarakan sidangnya yang pertama yang menghasilkan :
-
Membentuk Badan
Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang beranggota 15 orang;
-
Mengusulkan
kepada presiden supaya KNI diberi kekuasaan Legislatif selama MPR/DPR belum
terbentuk.
Usul Komite Nasional tersebut mendapat
sambutan dari pemerintah yang segera mengeluarkan maklumat wakil presiden No.X
yang isinya sesuai dengan usulan KNIP. Setelah BPKNIP terbentuk, kegiatan
pertama yang dilakukannya adalah mengajukan usulan kepada pemerintah untuk
segera membentuk pertain-partai politik. Usul tersebut dilakukan melalui
pengumuman BPKNIP No.3 tanggal 30 Oktober 1945 dengan dasar pertimbangan
sebagai berikut :
-
BPKNIP
menganggap roda pemerintahan telah berputar maka telah tiba saatnya untuk
megusahakan pengertian rakyat; keputusan PPKI tentang pembentukan hanya satu
partai politik.
Usul BPKNIP tentang penolakan pembentukan
partai politik diterima oleh pemerintah yang kemudian mengeluarkan maklumat
pemerintah No.3 pada 30 Oktober 1945 yang isinya :
-
Pemerintah
menghendaki adanya partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua
aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.
-
Pemerintah
berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakan
pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.
Segera setelah maklumat politik itu lahir
partai-partai politik baru antara lain adalah Masyumi, Partai Nasional
Indonesia (PNI), Partai Buruh Indonesia (PBI) Partai Komunis Indonesia (PKI),
Partai Katolik, Partai Kristen dan Partai Sosialis. (theanswer:2008)
-
Kabinet Republik Indonesia
Pembentukan 12 kementerian dalam kabinet
dan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi seperti yang diputuskan
dalam sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, direalisasikan pada 2 September
1945. Adapu susunan kabinet pertama Republik Indonesia sebagai berikut:
1.
Menteri Dalam
Negeri :
R.A.A.Wiranatakusumah
2.
Menteri Luar
Negeri : Mr.Ahmad
Subardjo
3.
Menteri Keuangan : Mr.A.A.Maramis
4.
Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Mr. Supomo
5.
Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman
Tjokroadisurjo
6. Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi
7.
Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
8.
Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifudin
9.
Menteri Kesehatan : Dr. Buntaran
Martoatmodjo
10.
Menteri Sosial :
Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11.
Menteri Pekerjaan Umum :
Abikusno Tjokrosujoso
12.
Menteri Perhubungan ad interim :
Abikusno Tjokrosujoso
13.
Menteri Negara :
Wachid Hasyim
14.
Menteri Negara :
Mr. R.M.Sartono
15.
Menteri Negara :
Dr. Mr. Amir
16.
Menteri Negara :
Otto Iskandardinata
Kabinet tersebut merupakan kabinet
presidensil yang bertanggung jawab kepada presiden yang anggotanya diangkat dan
diberhentikan oleh presiden dan tugasnya adalah membantu presiden menjalankan
roda pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945. Menindaklanjuti keputusan PPKI
pada tanggal 19 Agustus 1945 tentang pembagian wilayah, maka panitia kecil yang
terdiri dari Mr.Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman
Singodomedjo, membentuk departemen dan membagi wilayah Indonesia atas 8
provinsi hasilnya adalah sebagai berikut :
1.
Sumatera : Teuku Mohammad
Hasan
2.
Jawa Barat : Sutardjo
Kartohadikusumo
3.
Jawa Tengah : R. Pandji Suroso
4.
Jawa Timur : R.M. Surjo
5.
Nusa Tenggara : I Gusti Ketut Pudja
6.
Maluku : Mr.J.
Latuharhary
7.
Sulawesi : Dr. G.S.S.J.
Ratulangi
8.
Kalimantan : Ir. Pangeran Moh.
Noor
-
Pembentukan Badan-Badan Perjuangan
Sebagai realisasi keputusan PPKI tanggal 22
Agustus 1945, presiden menganjurkan para pemuda yang dahulunya pernah tergabung
dalam anggota Heiho, Peta, Seinendan, Keibodan, dan KNIL untuk segera bergabung
dan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) baik ditingkat pusat maupun daerah.
Berikut adalah susunan pengurus BKR pusat :
Ketua
Umum :
Kaprawi
Ketua
I :
Sutalaksana
Ketua
II :
Latief Hendraningrat
Anggota :Arifin
Abdurahman,Mahmud,dan Zulkifi Lubis
Pembentukan BKR ternyata tidak semulus yang
diduga, banyak tokohtokoh
pemuda
yang telah membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri yang lepas dari BKR
antara lain adalah Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Angkatan Pemuda Indonesia
(API), Barisan Banteng (BB), Hizbullah, Sabilillah, Kebangkitan Rakyat
Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Barisan Pemberontak
Rakyat Indonesia (BPRI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (pesindo). (theanswer:2008)
-
Pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Kedatangan NICA mengakibatkan terjadinya
beberapa bentrokan senjata. Kondisi seperti ini mendorong pemerintah untuk
segera membentuk sebuah tentara nasional agar perjuangan kemerdekaan dapat
dikendalikan. Pada 5 Oktober 1945, melalui media massa, radio, dan surat kabar,
pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan
Rakyat (TKR) sehingga TKR menjadi wadah resmi dalam bidang pertahanan militer.
Oleh karena itu, seluruh laskar rakyat diwajibkan bergabung dengan TKR. Pada
tanggal 6 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan
Supriyadi yang dikenal sebagai pemimpin pemberontakam Peta terhadap pemerintah,
sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Tetapi karena sampai batas waktu yang
ditentukan Supriyadi tidak diketahui nasibnya sementara keadaan sudah ssemakin
gawat sehingga M. Suljoadikusumo ditunjuk sebagai penggantinya sebagaimana
diumumkan pemerintah pada 20 Oktober 1945. (theanswer:2008)
b.
Kehidupan Politik
Dengan diperkenalkannya sistem politik
multipartai, tidak dengan sendirinya menciptakan tatanan politik yang
demokratis seperti yang diharapkan semula. Sebaliknya yang terjadi adalah
meningkatnya perebutan kepentingan golongan dalam partai-partai politik Pembentukan
partai-partai politik yang mulanya dimaksudkan untuk menyalurkan aspirasi
rakyat melalui partai politik malah dimanfaatkan oleh politisi sebagai ajang
perebutan kursi atau jabatan. Akibatnya adalah sering bergantinya
kabinet-kabinet dalam pemerintahan karena dijatuhkan oleh perlemen (KNIP). Pergantian kabinet dalam kurun waktu
1945-1950 adalah sebagai berikut.
1.
Kabinet
Presidensiil pertama : 12 September 1945 – 14 November 1945
2.
Kabinet Syahrir
I : 14 November 1945 – 12 Maret 1946
3.
Kabinet Syahrir
II : 12 Maret 1946 – 20 Oktober 1946
4.
Kabinet Syahrir
III : 20 Oktober 1946 – 27 Juni 1947
5.
Kabinet Amir
Syarifuddin I : 3 Juli 1947 – 11 November 1947
6.
Kabinet Amir
Syarifuddin II : 11 November 1947 – 29 Januari 1948
7.
Kabinet Hatta I
(Presidentil) : 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1948
8.
Kabinet Darurat
(PDRI) : 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
9.
Kabinet Hatta II
(Presidentil) : 4 Agustus 1949 sampai 20 Agustus 1949
Sistem pemerintahan awal kemerdekaan adalah sistem Presidensiil,
yaitu kabinet dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden. Kedudukan presiden
selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Selanutnya
sistem Presidensiil berubah menjadi sistem Parlementer dimana presiden bertanggungjawab
kepada parlemnen dalam hal ini KNIP. Sitem Parlementer ditandai dengan
terbentuknya kabinet dibawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir, dilajutkan
Amir Syarifuddin, dan terakhir Hatta. (theanswer:2008)
-
Kabinet Sutan Syahrir
Kabinet pertama masa Parlementer dibawah
pimpinan Sutan Syahrir (golongan Sosialis). Program dari kabinet ini adalah Menjalankan
roda pemerintahan Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat
Indonesia Mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai.
Hasil
dari kabinet ini adalah :
-
Dilakukan perundingan
Indonesia-Belanda di Linggarjati.
-
Disepakati
perjanjian Lingarjati pada tanggal 10 November 1946.
Berakhirnya
kabinet Syahrir dikarenakan sebagai berikut :
-
Akibat
ketidaksetujuan, ketidakpuasan, dan kekecewaan dari berbagai tokoh politik akan
hasil perundingan Linggarjati tersebut maka menimbulkan muncul berbagai gejolak
politik.
-
Akibatnya Sutan
Syahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden dan berakhirlah pemerintahan dari
kabinet Sutan Syahrir.
-
Kabinet Amir Syarifuddin
Presiden akhirnya menunjuk Amir Syarifuddin
(golongan Sosialis). Program dari kabinet ini sama dengan kabinet Syahrir yaitu
:
-
Menjalankan roda
pemerintahan Indonesia.
-
Meningkatkan
kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia
-
Mengatasi
konflik antara Indonesia dan Belanda melalui jalur damai.
Hasil dari kabinet ini adalah :
-
PBB bersedia
membantu Indonesia menyelesaikan masalah konflik Indonesia-Belanda
-
Dibentuklah KTN
(Komisi Tiga Negara) sebagai komisi perantara untuk mengatasi masalah konflik
Indonesia-Belanda.
-
Dilakukan
perundingan Renville dan disepakatinya perjanjian Renville
Berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin adalah dikarenakan sebagai
berikut:
-
Amir Syarifuddin
menyadari bahwa perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia dan meminta agar
presiden membatalkan perjanjian tersebut tetapi presiden tidak setuju.
-
Akibat
ditolaknya permintaan Amir tersebut maka ia menyerahkan mandatnya kembali ke
presiden dan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR).
-
FDR bergabung
dengan PKI dibawah pimpinan Muso dan melakukan pemberontakan pada tahun 1948 di
Madiun.
-
Kabinet Hatta
Presiden menunjuk Hatta untuk membentuk
kabinet baru sekaligus sebagai kabinet terakhir pada masa Parlementer. Program
kabinet ini yaitu, Penyelesaian konflik Indonesia-Belanda secepat mungkin.
Hasil dari kabinet ini adalah sebagai
berikut :
-
Terjadi
Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949.
-
Berakhirlah
konflik Indonesia-Belanda.
-
Penyerahan
kedaulatan atas wilayah Indonesia dari pemerintah kerajaan Belanda dalam bentuk
Republik Indonesia Serikat (RIS).
-
Indonesia
mendapat pengakuan sebagai negara merdeka yang berdaulat dari kerajaan Merdeka.
-
Segala urusan
yang berhubungan dengan Indonesia merupakan urusan intern Indonesia sehingga
negara lain tidak dapat ikut campur tangan dalam masalah Indonesia.
c.
Perkembangan Ideologi dan Partai Politik Pada Awal Kemerdekaan
Awalnya hanya ada 1 partai politik yang ada
yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) tapi berdasarkan Maklumat Pemerintah No.
3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai politik
didasarkan dari berbagai aliran yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya
muncullah partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing. Sehingga
sejak saat itu Indonesia menganut sistem Multipartai. Partai-partai tersebut
adalah sebagai berikut.
-
Partai Nasional
Indonesia (PNI)
-
Majelis Syuro
Muslimin Indonesia (Masyumi)
-
Partai Komunis
Indonesia (PKI)
-
Partai Buruh
Indonesia (PBI)
-
Partai Rakyat
Jelata (PRJ/Murba)
-
Partai Sosialis
Indonesia (Parsi/PSI)
-
Persatuan Rakyat
Marhaen(Permai)
-
Partai Rakyat
Sosialis (Paras)
-
Partai Kristen
Indonesia (Parkindo)
-
Partai Katolik
Republik Indonesia (PKRI).
Apabila partai-partai tersebut dikelompokkan berdasarkan
ideologinya maka terdapat kelompok partai dengan ideologi sebagai berikut :
-
Ideologi Bersifat Nasioanalisme
Partai yang mendasarkan ideologinya bersifat
nasionalis adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Dasar perjuangan partai yang
ideologinya nasionalis adalah lebih pada faktor kemanusiaan, yang mengutamakan
tercapainya kesatuan bangsa. Tujuan dari partai beridelogi nasionalis adalah
mengutamakan terwujudnya kebebasan nasional sebab kebebasan nasional merupakan
pintu gerbang ke arah kemakmuran suatu bangsa. Penting dilakukan hubungan
dengan dunia internasional, tugas bangsa untuk membentuk suatu komunitas bangsa
yang bebas dari dominasi dan tekanan bangsa asing baik dalam politik, ekonomi,
maupun budaya. (Antosenno:2010)
-
Ideologi Bersifat Agama
Dasar dari partai yang ideologinya bersifat
agama adalah perjuangan yang dilakukan mengutamakan penyebaran dan penerapan
kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada agama bersangkutan. Partai
yang berideologi keagamaan di Indonesia diantaranya :
-
Partai Majelis
Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama yang beraliran
Islam
-
Partai Katolik
Republik Indonesia (PKRI) yang beraliran agama Katolik
-
Partai Kristen
Indonesia (Parkindo) yang beraliran agama Kristen.
-Ideologi
Bersifat Sosialis-Komunis
Dasar
perjuangan partai yang berideologi sosialisme-komunisme adalah internasionalisme
atas kemanusiaan. Mereka menjunjung tinggi doktrin komunisme. Partai
berideologi komunisme terbesar di Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia
(PKI). Sementara itu yang beraliran sosialis adalah Partai Sosialis Indonesia
(Parsi/PSI) dan Partai Rakyat Sosialis (Paras).
Sejak awal kemerdekaan partai ini berkembang dengan pesat,
terbukti pada saat Pemilu 1955 termasuk dalam 4 besar partai yang meraih suara
terbanyak. PKI melakukan berbaga pemberontakan seperti tahun 1948, dan terbesar
tahun 1965. Akibat pemberontakannya tahu 1965 maka PKI dinyatakan sebagai
partai terlarang di Indonesia Dampaknya ideologi komunis dinyatakan sebagai
ideologi yang haram untuk dipelajari da disebarkan selama masa pemerintahan orde
baru dibawah pimpinan Suharto Dampak dengan munculnya banyak partai tersebut
dapat terasa langsung bagi KNIP seba perwakilan partai tersebut duduk dalam
badan pekerja KNIP Dengan sistem multi partai ini menunjukkan bahwa antusiasme
dan kesadaran berpolitik rakya Indonesia saat itu sanagat baik sehingga mereka
menunjukkan keragaman ideologi yang ada Keragaman ideologi tercermin dalam
hasil pemilu pertama 1955, dimana 4 partai politi memenangkan suara terbanyak
yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. (Antosenno:2010)
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945, menandakan berdirinya sebuah bangsa baru yang tentunya pada saat
itu masih harus mendapat pengakuan dari bangsa lain, agar status menjadi bangsa
yang merdeka betul-betul sah.
Seiring perjalanannya pemerintahan awal tersebut yang ingin
mendapat pengakuan tersebut, gejolak-gejolak yang terjadi seperti gejolak
Ekonomi, Sosial, dan Ekonomi terjadi, namun dengan berbagai usaha bersama
walaupun dalam internalnya saja terjadi perpecahan, berbagai gejolak tersebut
dapat diatasi.
Hal seperti itulah yang patut dicontoh bangsa Indonesia masa
sekarang dalam membangun bangsa ini, walaupun banyak permasalahan, banyak
tekanan dari berbagai aspek dan pihak, tetapi para-para pemimpin bangsa
terdahulu mampu mengatasi dan memperjuangkan kedaulatan dan keseimbangan NKRI.
Maka dari itu kita sebagai agen penerus dan pembangun bangsa wajib meneruskan
serta memperbaharui apa yang telah pemimpin-pemimpin kita lakukan guna
mengharumkan nama Indonesia, membangun bangsa agar Indonesia berkembang dan
menjadi negara maju, demi satu nama untuk “ INDONESIA “
Daftar Pustaka
http://antosenno.wordpress.com/2010/09/30/keadaan-politik-indonesia/, di unduh tanggal 7 November 2014, pukul 19.34 WIB
ttp://letbrain-answer.blogspot.com/2008/01/sistem-politik-indonesia-masa-revolusi.html,
di unduh tanggal 7 November 2014, Pukul 19.45 WIB
http://pemudamasalalu.blogspot.com/2012/02/kondisi-sosial-budaya-indonesia-pada.html
, di unduh tanggal 8 November 2014, Pukul 20.22 WIB
http://speunand.blogspot.com/2011/03/sejarah-indonesia-1945-1953_23.html, di unduh tanggal
8 November 2014, pukul 20.37 WIB
http://speunand.blogspot.com/2011/03/sejarah-indonesia-1945-1953_23.html, di unduh tanggal
8 November 2014, Pukul 20.42 WIB
http://speunand.blogspot.com/2011/03/sejarah-indonesia-1945-1953_23.html, di unduh tanggal
8 November 2014, pukul 20.49 WIB
