Keadaan Ekonomi, Sosial dan Politik Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

BAB II

PEMBAHASAN

Keadaan Ekonomi, Sosial, Dan Politik Indonesia Awal Kemerdekaan

     Seperti yang telah diuraikan di atas, setelah terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan di Indonesia, serta terbentuknya tatanan pemerintahan di Indonesia pada waktu itu, membuat beberapa keadaan pemerintahan baik itu dalam segi politik, ekonomi, dan sosial mengalami gejolak, hal itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :

A.      

Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

a.        Keadaan Ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan

     Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :

Ø Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian

Indonesia. (Mochammad Ridwan: 2013)

Ø Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap. (Mochammad Ridwan: 2013)

Ø Sepeninggalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang.Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan. (Mochammad Ridwan: 2013)

Ø Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi. (Mochammad Ridwan: 2013)

Ø Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional. (Mochammad Ridwan: 2013)

Ø Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdeaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. (Mochammad Ridwan: 2013)

     Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah

sebagai berikut.

1.    Terjadi Inflasi yang sangat tinggi

Inflasi tersebut dapat terjadi disebabakan karena :

Ø Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar). (Yogi Syah Putra : 2011)

Ø Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 milyar. (Yogi Syah Putra : 2011)

Ø Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak

berlaku. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Inflasi terjadi karena di satu sisi tidak terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang di sisi lain ketersediaan barang menipis bahkan langka di beberapa daerah. Kelangkaan ini terjadi akibat adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Uang Jepang yang beredar sangat tinggi sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut masih sanat rendah. Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab pada masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah. Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia (Mochammad Ridwan: 2013), yaitu:

-          Mata uang De Javasche Bank

-          Mata uang pemerintah Hindia Belanda

-          Mata uang pendudukan Jepang

     Keadaan tersebut diperparah dengan diberlakukannya uang NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru yaitu Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford. Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Upaya sekutu tersebut merupakan salah satu bentuk pelangaran kesepakatan yaitu bahwa selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, maka tidak ada mata uang baru.

     Karena tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesia pun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. ( Mochammad Ridwan: 2013 )

2.    Adanya blokade ekonomi dari Belanda

     Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar masuk perdagangan Indonesia terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

-          Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

-          Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

-          Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

     Dengan adanya blokade tersebut menyebabkan:

-          Barang-barang ekspor Indonesia terlambat terkirim.

-          Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.

-          Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.

-          Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.      

            Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah :

       -      Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan

       -      Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.

-      Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.

3. Kekosongan kas Negara

     Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. (Yogi Syah Putra : 2011)

b.        Upaya Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda ( NICA )

     Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai

Berikut :

1.    Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India

     Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar negeri sehingga pemerintah berani memperkirakan bahwa pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton. Sebagai imbalannya pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Saat itu Indonesia tidak memikirkan harga karena yang penting adalah dukungan dari negara lain yang sangat diperlukan dalam perjuangan diplomatik dalam forum internasional. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Adapun keuntungan politis yang diperoleh Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional.

2.    Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri

     Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain : Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan Indonesia dan akan memuat barang ekspor dari Indonesia dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda. Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan laut Indonesia serta pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Pemerintah Indonesia pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga berperan sebagai perantara dengan pedagang Singapura dengan mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang diperlukan. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang. (Yogi Syah Putra : 2011)

c.  Kebijakan Pemerintah Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan

     Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan sejak Februari 1946, adalah sebagai berikut.

-  Konferensi Ekonomi Februari 1946

     Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Darmawan Mangunkusumo. Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti : Masalah produksi dan distribusi makanan. Tercapai kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi. Masalah sandang Disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan Kementrian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog). (Yogi Syah Putra : 2011)

     Sementara itu tujuan dibentuk Bulog (Februari 1946) untuk melarang pengiriman bahan makanan antar karisidenan Status dan Administrasi perkebunan-perkebunan. Keputusannya adalah semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah kementrian Kemakmuran. Sehingga diharapkan pendapatan negara dapat bertambah secara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu. Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia.

     Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). (Yogi Syah Putra : 2011)

-  Pinjaman Nasional

     Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Untuk mendukung program tersebut maka dibuat Bank Tabungan Pos, bank ini berguna untuk penyaluran pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah Indonesia. Rakyat dapat meminjam jika rakyat mau menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Usaha ini mendapat respon yang besar dari rakyat terbukti dengan besar pinjaman yang ditawarkan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 , pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Kesuksesan yang dicapai menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Indonesia. (Yogi Syah Putra : 2011)

-  Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

     Badan ini dibentuk atas usul dari menteri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Rencana Pembangunan 10 tahun tersebut adalah sebagai berikut :

Ø  Semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum

     perang menjadi milik negara, yang baru terlaksana tahun 1957.

Ø  Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi

Ø  Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap Indonesia.

Ø  Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak sesudah

     diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda.

     Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional. Pendanaan untuk Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Inti rencana ini adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah membuka diri terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional, melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung dana tersebut dibentuk Bank Pembangunan. Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri sementara itu tanah partikelir dihapuskan. Perkembangannya April 1947 badan ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Rencana tersebut belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan, yaitu Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda dan yang tersisa sebagian besar tergolong sebagai daerah miskin dan berpenduduk padat (Sumatera dan Jawa). Hal tersebut ditambah dengan adanya Pemberontakan PKI dan Agresi militer Belanda II yang mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak. (Yogi Syah Putra : 2011)

-  Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948

     Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi dan meningkatkan effisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh kementrian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan. (Yogi Syah Putra : 2011)

-  Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

     Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 ha Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit, transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. (Yogi Syah Putra : 2011)

-  Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

     Organisasi yang dipimpin B.R Motik ini bertujuan untuk :

-       Menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta, agar pengusaha swasta

     memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional.

-          Menggalang dan Melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.

     Meskipun usaha PTE didukung pemerintah dan melibatkan dukungan dari pemerintah daerah namun perkembangannya PTE tidak dapat berjalan baik dan hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000,00. Kegiatan ini semakin mengalami kemunduran akibat Agresi Militer Belanda. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Selain PTE, perdagangan swasta lainnya juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan). Mengaktifkan kembali Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting, Pusat Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia. (Yogi Syah Putra : 2011)

-  Oeang Republik Indonesia (ORI)

     Melarang digunakan mata uang NICA dan yang lainnya serta hanya boleh menggunakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 17 tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Mengenai pertukaran uang Rupiah-Jepang diatur berdasarkan UU No. 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946. Tanggal 25 Oktober selanjutnya dijadikan sebagai hari keuangan. Adapun kebijakan penyetaraan mata uang adalah sebagai berikut. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Di Jawa, Lima puluh rupiah (Rp. 50,00) uang Jepang disamakan dengan satu rupiah (Rp. 100,00) ORI dengan perbandingan 1:5. Di Luar Jawa dan Madura, Seratus rupiah (Rp. 100,00) uang Jepang sama dengan satu rupiah(Rp. 1,00) ORI dengan perbandingan 1:10. Setiap sepuluh rupiah (Rp. 10,00) ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram. Mengenai pengaturan nilai tukar uang ORI dengan valuta asing (nilai kurs mata uang ORI di pasar valuta asing) sebenarnya dipegang oleh Bank Negara yang sebelumnya telah dirintis bentuk prototipenya yaitu dengan pembentukan Bank Rakyat Indonesia (Shomin Ginko). Namun tugas tersebut pada akhirnya dijalankan oleh Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia 1946 yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank ini merupakan bank umum milik pemerintah yang tujuan awal didirikannya adalah untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. BNI didirikan pada 1 November 1946. (Yogi Syah Putra : 2011)

     Meskipun begitu usaha pemerintah untuk menjadikan ORI sebagai satu-satunya mata uang nasional tidak tercapai karena terpecah-pecahnya wilayah RI akibat perundingan Indonesia-Belanda. Sehingga di beberapa daerah mengeluarkan mata uang sendiri, yang berbeda dengan ORI, seperti URIPS (Uang Republik Propinsi Sumatera) di Sumatera, URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) di Aceh, URIDAB (Uang Republik Indonesia Banten) di Banten dan Palembang. Upaya-upaya pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia meskipun Belanda masih belum pergi dari Indonesia. (Yogi Syah Putra : 2011)

B.       Keadaan Sosial Indonesia Awal Kemerdekaan

     Belanda datang kembali ke Indonesia melalui misi Sekutu yang ingin melucuti senjata dan memulangkan para interniran. Belanda Ingin menegakkkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Akibatnya, dibeberapa daerah pada awal kemerdekaan terjadi gejolak sosial yang mengakibatkan terjadinya pertempuran antara pihak Indonesia dan Jepang serta Belanda yang membonceng Sekutu. Melihat posisi Jepang yang condong pada Sekutu, para pemuda yang bergabung dalam BKR betekad melucuti senjata dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. (Molak Malik:2013)

     Bangsa Indonesia dengan sekuat tenaga melakukan perlawanan guna tetap menegakkkan kemerdekaan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Musuh dari luar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pasukan Jepang dan Sekutu. Untuk menghimpun kekuuatan maka para pemuda segera membentuk badan-badan perjuangan. Tekad perjuangan kaum muda diasalurkan melaui Komite Van Aksi. Van Aksi mempelopori pengambilalihan kekuasaan dan pelucutan senjata sehingga terjadi pertempuran-pertempuran sengit antara pemuda Indonesia dan Jepang di berbagai daerah berikut ini :

     Perestiwa penting yang menunjukan dukungan rakyat secara spontan  terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Ø Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada

     Di berbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan. Di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) Jakarta pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi. Lapangan Ikada saat ini terletak di sebelah Selatan Lapangan Monas.

     Makna rapat raksasa di lapangan Ikada bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a.       Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya.

b.      Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah republik Indonesia terhadap rakyatnya.

c.       Menambah kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri.

d.      Rakyat mendukung pemerintahan baru yang baru terbentuk. Buktinya,, setiap intruksi pimpinan mereka laksanakan.

Ø Tindakan Heroic Mendukung Proklamasi

     Usaha menegakan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroic di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia anatara lain sebagai berikut :

a.       Jogjakarta

     Perebutan kekuasaan di Jogjakarta dimuali tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10.00. WIB. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok.

     Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Aksi mogok makin kuat ketika Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) menegaskan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada ditangan pemerintah RI. Pada hari itu juga di Jogjakarta terbit surat kabar kedaulatan rakyat.

b.      Surabaya

     Para pemuda yang tergabung dalam BKR berhasil merebut kompleks penyimpanan senjata jepang dan pemancar radio Di Embong, Malang. Selain itu terjadi insiden  bendera di Hotel Yamato, Tunjungan Surabaya. Insiden itu terjadi ketika beberapa orang belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan, dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945.

c.       Semarang ( Pertempuran 5 hari di Semarang )

     Pada tanggal 14 Oktober 1945 para pemuda bermaksud memindahkan 400 orang tawanan Jepang (Veteran Angkatan Laut) dari pabrik gula Cepiring  menuju penjara bulu di Semarang. Akan tetapi, ditengah perjalanan para tawanan itu melarikan diri dan bergabung dengan kidobutai di Jatingaleh (Batalyon Setempat Dibawah Pimpinan Mayor Kido).

     Situasi bertambah panas dengan desas desus bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum penduduk semarang yang ada di candi. Untuk membuktikan kebenaran desas desus tersebut, Dr. Karyadi sebagai kepala Laboratorium Pusat rumah sakit pusat (parusara) melakukan pemeriksaan. Namun, yang terjadi Dr. Karyadi tewas di jalan pandanaran, semarang. Tewasnya Dr. Karyadi menimbulkan kemarahan para pemuda Semarang.

     Pada tanggal 15 0ktober 1945 pasukan Kidobutai melakukan serangan ke kota Semarang  dan dihadapi oleh TKR dan laksar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama lima hari dan mereda setelah pimpinan TKR berundingan dengan pasukan jepang. Kedatangan pasukan sekutu di semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 juga mempercepat terjadinya gencatan senjata. Pasukan sekutu akhirnya menawan dan melucuti tentara Jepang. Akibat pertempueran ini  ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas.

     Untuk mengenang perestiwa itu, di semarang di dirikan tugu muda dan nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi nama sebuah Rumah Sakit Umum Di Semarang.

d.      Aceh

     Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Penguasaan pemerintah Jepang memerintahkan pembubaran organisasi itu dan para pemuda tidak boleh melakukan kegiatan perkumpulan. Atas peringatan Jepang itu, para pemuda menolak keras. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara jepang.

e.       Bali

     Pada bulan Agustus 1945, para pemuda Bali telah membentuk organisasi seperti Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan Pemuda Republic Indonesia (PRRI). Upaya perundingan untuk menegakan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Atas tindakan tersebut pada tanggal 13 Desember 1945 para pemuda merebut kekuasaan  dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat.

f.       Kalimantan

     Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih, dan mengadakan rapat-rapat, tetapi kegiatan ini dilarang oleh pasukan Sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan Sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan (Depan Markas Sekutu) berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera Merah Putih.

g.      Palembang

     Rakyat Palembang dalam mendukung proklamasi dan menegakkan kedaulatan Negara Indonesia dilakukan dengan jalan mengadakan upacara pengibaran bendera Merah Putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K.Gani.

     Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatra Selatan berada dibawah kekuasaan RI. Upaya penegakkan kedaulatan di Sumatra Selatan tidak memerlukan kekerasan, karena Jepang berusaha menghindari pertempuran.

h.      Bandung

     Para pemuda bergerak untuk merebut untuk merebut Pangkalan Udara Andir (sekarang Bendara Husein Sastranegara) dan gudang senjata dari tangan Jepang.

i.        Makassar

     Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintah pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gudang-gudang penting seperti stsiun radio dan tangsi polisi.

j.        Sumbawa

     Bentrokan fisik antara pemuda dan antara Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba.

k.      Sumatra selatan

     Pada tanggal 8 Oktober 1945 rakyat mengadakan upacara pengibran bendera Merah Putih. Pada tanggal itu juga diumumkan bahwa Sumatra selatan berada dibawah kekuasaan RI.

l.        Lampung

     Para pemuda yang tergabung dalam API (Angkatan Pemuda Indonesia) melucuti senjata Jepang di Teluk Betung, Kalianda, dan Menggala.

m.    Solo

     Para pemuda melakukan pengepungan markas Kempetai Jepang, sehingga terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran itu, seorang pemuda bernama Arifin gugur.

C.      Keadaan Politik Indonesia Awal Kemerdekaan

a.        Pembentukan Badan-Badan Kelengkapan Negara

     Setelah proklamasi dikumandangkan, esok harinya yaitu 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya yang menjadi kelanjutan sidang BPUPKI pada 10-16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang- Undang Dasar Negara RI. Hasil sidang ini adalah :

-          Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

-          Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.

-          Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

     Pada Minggu, 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidangnya yang dipimpin oleh Otto Iskandarnita yang menghasilkan dua keputusan mengenai :

-          Pembagian wilayah yang terdiri atas delapan provinsi beserta calon gubernurnya

-          Pembentukan Komite Nasional Daerah.

     Rapat PPKI dilanjutkan pada 22 Agustus 1945 yang berlokasi di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa. Rapat kali ini diadakan untuk membahas tiga masalah utama yang dipimpin oleh wakil presiden Republik Indonesia serta menghasilkan keputusan sebagai berikut :

-          Komite Nasional Indonesia (KNI) adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah;

-          Partai Nasional Indonesia (PNI) dirancang sebagai partai tunggal RI, namun akhirnya dibatalkan;

-          Badan Keamanan Rakyat (BKR) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

Pada 23 Agustus 1945 presiden Soekarno mengumumkan hasil sidang PPKI

tersebut tetapi keputusan yang menyangkut ketetapan kedua yaitu PNI sebagai satu-satunya partai politik, tidak jadi diberlakukan. (theanswer:2008)

-  Komite Nasional Indonesia

     Setelah membentuk KNI pada 18 Agustus 1945, PPKI kembali membentuk KNIP pada 22 Agustus 1945 yang berpusat di Jakarta. Badan yang diketuai oleh Mr.Kasman Singodimedjo ini diumumkan pada 25 Agustus 1945 dan dilantik pada 29 Agustus 1945. untuk tingkat daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang berada di seluruh provinsi di Indonesia dan badan ini berkembang sebagai badan legislatif. Pada 16 Oktober 1945 KNI menyelenggarakan sidangnya yang pertama yang menghasilkan :

-          Membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang beranggota 15 orang;

-          Mengusulkan kepada presiden supaya KNI diberi kekuasaan Legislatif selama MPR/DPR belum terbentuk.

     Usul Komite Nasional tersebut mendapat sambutan dari pemerintah yang segera mengeluarkan maklumat wakil presiden No.X yang isinya sesuai dengan usulan KNIP. Setelah BPKNIP terbentuk, kegiatan pertama yang dilakukannya adalah mengajukan usulan kepada pemerintah untuk segera membentuk pertain-partai politik. Usul tersebut dilakukan melalui pengumuman BPKNIP No.3 tanggal 30 Oktober 1945 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

-          BPKNIP menganggap roda pemerintahan telah berputar maka telah tiba saatnya untuk megusahakan pengertian rakyat; keputusan PPKI tentang pembentukan hanya satu partai politik.

     Usul BPKNIP tentang penolakan pembentukan partai politik diterima oleh pemerintah yang kemudian mengeluarkan maklumat pemerintah No.3 pada 30 Oktober 1945 yang isinya :

-          Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.

-          Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.

     Segera setelah maklumat politik itu lahir partai-partai politik baru antara lain adalah Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Buruh Indonesia (PBI) Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Kristen dan Partai Sosialis. (theanswer:2008)

-       Kabinet Republik Indonesia

     Pembentukan 12 kementerian dalam kabinet dan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi seperti yang diputuskan dalam sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, direalisasikan pada 2 September 1945. Adapu susunan kabinet pertama Republik Indonesia sebagai berikut:

1.      Menteri Dalam Negeri                       : R.A.A.Wiranatakusumah

2.      Menteri Luar Negeri                          : Mr.Ahmad Subardjo

3.      Menteri Keuangan                             : Mr.A.A.Maramis

4.   Menteri Kehakiman                           : Prof. Dr. Mr. Supomo

5.   Menteri Kemakmuran                        : Ir. Surachman Tjokroadisurjo

6.   Menteri Keamanan Rakyat                : Supriyadi

7.   Menteri Pengajaran                            : Ki Hajar Dewantara

8.   Menteri Penerangan                           : Mr. Amir Syarifudin

9.   Menteri Kesehatan                             : Dr. Buntaran Martoatmodjo

10. Menteri Sosial                                    : Mr. Iwa Kusuma Sumantri

11. Menteri Pekerjaan Umum                  : Abikusno Tjokrosujoso

12. Menteri Perhubungan ad interim       : Abikusno Tjokrosujoso

13. Menteri Negara                                  : Wachid Hasyim       

14. Menteri Negara                                  : Mr. R.M.Sartono

15. Menteri Negara                                  : Dr. Mr. Amir

16. Menteri Negara                                  : Otto Iskandardinata

     Kabinet tersebut merupakan kabinet presidensil yang bertanggung jawab kepada presiden yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan tugasnya adalah membantu presiden menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945. Menindaklanjuti keputusan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 tentang pembagian wilayah, maka panitia kecil yang terdiri dari Mr.Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodomedjo, membentuk departemen dan membagi wilayah Indonesia atas 8 provinsi hasilnya adalah sebagai berikut :

1.      Sumatera                                : Teuku Mohammad Hasan

2.      Jawa Barat                             : Sutardjo Kartohadikusumo

3.      Jawa Tengah                          : R. Pandji Suroso

4.      Jawa Timur                             : R.M. Surjo

5.      Nusa Tenggara                       : I Gusti Ketut Pudja

6.      Maluku                                   : Mr.J. Latuharhary

7.      Sulawesi                                 : Dr. G.S.S.J. Ratulangi

8.      Kalimantan                             : Ir. Pangeran Moh. Noor

-  Pembentukan Badan-Badan Perjuangan

     Sebagai realisasi keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945, presiden menganjurkan para pemuda yang dahulunya pernah tergabung dalam anggota Heiho, Peta, Seinendan, Keibodan, dan KNIL untuk segera bergabung dan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) baik ditingkat pusat maupun daerah. Berikut adalah susunan pengurus BKR pusat :

Ketua Umum                               : Kaprawi

Ketua I                                         : Sutalaksana

Ketua II                                       : Latief Hendraningrat

Anggota                                       :Arifin Abdurahman,Mahmud,dan Zulkifi Lubis

     Pembentukan BKR ternyata tidak semulus yang diduga, banyak tokohtokoh

pemuda yang telah membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri yang lepas dari BKR antara lain adalah Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Banteng (BB), Hizbullah, Sabilillah, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (pesindo). (theanswer:2008)

-  Pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

     Kedatangan NICA mengakibatkan terjadinya beberapa bentrokan senjata. Kondisi seperti ini mendorong pemerintah untuk segera membentuk sebuah tentara nasional agar perjuangan kemerdekaan dapat dikendalikan. Pada 5 Oktober 1945, melalui media massa, radio, dan surat kabar, pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sehingga TKR menjadi wadah resmi dalam bidang pertahanan militer. Oleh karena itu, seluruh laskar rakyat diwajibkan bergabung dengan TKR. Pada tanggal 6 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan Supriyadi yang dikenal sebagai pemimpin pemberontakam Peta terhadap pemerintah, sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Tetapi karena sampai batas waktu yang ditentukan Supriyadi tidak diketahui nasibnya sementara keadaan sudah ssemakin gawat sehingga M. Suljoadikusumo ditunjuk sebagai penggantinya sebagaimana diumumkan pemerintah pada 20 Oktober 1945. (theanswer:2008)

b.        Kehidupan Politik

     Dengan diperkenalkannya sistem politik multipartai, tidak dengan sendirinya menciptakan tatanan politik yang demokratis seperti yang diharapkan semula. Sebaliknya yang terjadi adalah meningkatnya perebutan kepentingan golongan dalam partai-partai politik Pembentukan partai-partai politik yang mulanya dimaksudkan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui partai politik malah dimanfaatkan oleh politisi sebagai ajang perebutan kursi atau jabatan. Akibatnya adalah sering bergantinya kabinet-kabinet dalam pemerintahan karena dijatuhkan oleh perlemen (KNIP).           Pergantian kabinet dalam kurun waktu 1945-1950 adalah sebagai berikut.

1.      Kabinet Presidensiil pertama : 12 September 1945 – 14 November 1945

2.      Kabinet Syahrir I : 14 November 1945 – 12 Maret 1946

3.      Kabinet Syahrir II : 12 Maret 1946 – 20 Oktober 1946

4.      Kabinet Syahrir III : 20 Oktober 1946 – 27 Juni 1947

5.      Kabinet Amir Syarifuddin I : 3 Juli 1947 – 11 November 1947

6.      Kabinet Amir Syarifuddin II : 11 November 1947 – 29 Januari 1948

7.      Kabinet Hatta I (Presidentil) : 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1948

8.      Kabinet Darurat (PDRI) : 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949

9.      Kabinet Hatta II (Presidentil) : 4 Agustus 1949 sampai 20 Agustus 1949

     Sistem pemerintahan awal kemerdekaan adalah sistem Presidensiil, yaitu kabinet dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden. Kedudukan presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Selanutnya sistem Presidensiil berubah menjadi sistem Parlementer dimana presiden bertanggungjawab kepada parlemnen dalam hal ini KNIP. Sitem Parlementer ditandai dengan terbentuknya kabinet dibawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir, dilajutkan Amir Syarifuddin, dan terakhir Hatta. (theanswer:2008)

-  Kabinet Sutan Syahrir

     Kabinet pertama masa Parlementer dibawah pimpinan Sutan Syahrir (golongan Sosialis). Program dari kabinet ini adalah Menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia Mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai.

Hasil dari kabinet ini adalah :

-          Dilakukan perundingan Indonesia-Belanda di Linggarjati.

-          Disepakati perjanjian Lingarjati pada tanggal 10 November 1946.

Berakhirnya kabinet Syahrir dikarenakan sebagai berikut :

-          Akibat ketidaksetujuan, ketidakpuasan, dan kekecewaan dari berbagai tokoh politik akan hasil perundingan Linggarjati tersebut maka menimbulkan muncul berbagai gejolak politik.

-          Akibatnya Sutan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden dan berakhirlah pemerintahan dari kabinet Sutan Syahrir.

-  Kabinet Amir Syarifuddin

     Presiden akhirnya menunjuk Amir Syarifuddin (golongan Sosialis). Program dari kabinet ini sama dengan kabinet Syahrir yaitu :

-          Menjalankan roda pemerintahan Indonesia.

-          Meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia

-          Mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda melalui jalur damai.

     Hasil dari kabinet ini adalah :

-          PBB bersedia membantu Indonesia menyelesaikan masalah konflik Indonesia-Belanda

-          Dibentuklah KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai komisi perantara untuk mengatasi masalah konflik Indonesia-Belanda.

-          Dilakukan perundingan Renville dan disepakatinya perjanjian Renville

     Berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin adalah dikarenakan sebagai berikut:

-          Amir Syarifuddin menyadari bahwa perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia dan meminta agar presiden membatalkan perjanjian tersebut tetapi presiden tidak setuju.

-          Akibat ditolaknya permintaan Amir tersebut maka ia menyerahkan mandatnya kembali ke presiden dan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR).

-          FDR bergabung dengan PKI dibawah pimpinan Muso dan melakukan pemberontakan pada tahun 1948 di Madiun.

-  Kabinet Hatta

     Presiden menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru sekaligus sebagai kabinet terakhir pada masa Parlementer. Program kabinet ini yaitu, Penyelesaian konflik Indonesia-Belanda secepat mungkin.

     Hasil dari kabinet ini adalah sebagai berikut :

-          Terjadi Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949.

-          Berakhirlah konflik Indonesia-Belanda.

-          Penyerahan kedaulatan atas wilayah Indonesia dari pemerintah kerajaan Belanda dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

-          Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara merdeka yang berdaulat dari kerajaan Merdeka.

-          Segala urusan yang berhubungan dengan Indonesia merupakan urusan intern Indonesia sehingga negara lain tidak dapat ikut campur tangan dalam masalah Indonesia.

c.         Perkembangan Ideologi dan Partai Politik Pada Awal Kemerdekaan

     Awalnya hanya ada 1 partai politik yang ada yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) tapi berdasarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai politik didasarkan dari berbagai aliran yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya muncullah partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing. Sehingga sejak saat itu Indonesia menganut sistem Multipartai. Partai-partai tersebut adalah sebagai berikut.

-          Partai Nasional Indonesia (PNI)

-          Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

-          Partai Komunis Indonesia (PKI)

-          Partai Buruh Indonesia (PBI)

-          Partai Rakyat Jelata (PRJ/Murba)

-          Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI)

-          Persatuan Rakyat Marhaen(Permai)

-          Partai Rakyat Sosialis (Paras)

-          Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

-          Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI).

     Apabila partai-partai tersebut dikelompokkan berdasarkan ideologinya maka terdapat kelompok partai dengan ideologi sebagai berikut :

-  Ideologi Bersifat Nasioanalisme

     Partai yang mendasarkan ideologinya bersifat nasionalis adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Dasar perjuangan partai yang ideologinya nasionalis adalah lebih pada faktor kemanusiaan, yang mengutamakan tercapainya kesatuan bangsa. Tujuan dari partai beridelogi nasionalis adalah mengutamakan terwujudnya kebebasan nasional sebab kebebasan nasional merupakan pintu gerbang ke arah kemakmuran suatu bangsa. Penting dilakukan hubungan dengan dunia internasional, tugas bangsa untuk membentuk suatu komunitas bangsa yang bebas dari dominasi dan tekanan bangsa asing baik dalam politik, ekonomi, maupun budaya. (Antosenno:2010)

-  Ideologi Bersifat Agama

     Dasar dari partai yang ideologinya bersifat agama adalah perjuangan yang dilakukan mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada agama bersangkutan. Partai yang berideologi keagamaan di Indonesia diantaranya :

-          Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama yang beraliran Islam

-          Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang beraliran agama Katolik

-          Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang beraliran agama Kristen.

-Ideologi Bersifat Sosialis-Komunis

     Dasar perjuangan partai yang berideologi sosialisme-komunisme adalah internasionalisme atas kemanusiaan. Mereka menjunjung tinggi doktrin komunisme. Partai berideologi komunisme terbesar di Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara itu yang beraliran sosialis adalah Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI) dan Partai Rakyat Sosialis (Paras).

     Sejak awal kemerdekaan partai ini berkembang dengan pesat, terbukti pada saat Pemilu 1955 termasuk dalam 4 besar partai yang meraih suara terbanyak. PKI melakukan berbaga pemberontakan seperti tahun 1948, dan terbesar tahun 1965. Akibat pemberontakannya tahu 1965 maka PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia Dampaknya ideologi komunis dinyatakan sebagai ideologi yang haram untuk dipelajari da disebarkan selama masa pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Suharto Dampak dengan munculnya banyak partai tersebut dapat terasa langsung bagi KNIP seba perwakilan partai tersebut duduk dalam badan pekerja KNIP Dengan sistem multi partai ini menunjukkan bahwa antusiasme dan kesadaran berpolitik rakya Indonesia saat itu sanagat baik sehingga mereka menunjukkan keragaman ideologi yang ada Keragaman ideologi tercermin dalam hasil pemilu pertama 1955, dimana 4 partai politi memenangkan suara terbanyak yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. (Antosenno:2010)

BAB III

PENUTUP

A.      Kesimpulan

     Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menandakan berdirinya sebuah bangsa baru yang tentunya pada saat itu masih harus mendapat pengakuan dari bangsa lain, agar status menjadi bangsa yang merdeka betul-betul sah.

     Seiring perjalanannya pemerintahan awal tersebut yang ingin mendapat pengakuan tersebut, gejolak-gejolak yang terjadi seperti gejolak Ekonomi, Sosial, dan Ekonomi terjadi, namun dengan berbagai usaha bersama walaupun dalam internalnya saja terjadi perpecahan, berbagai gejolak tersebut dapat diatasi.

     Hal seperti itulah yang patut dicontoh bangsa Indonesia masa sekarang dalam membangun bangsa ini, walaupun banyak permasalahan, banyak tekanan dari berbagai aspek dan pihak, tetapi para-para pemimpin bangsa terdahulu mampu mengatasi dan memperjuangkan kedaulatan dan keseimbangan NKRI. Maka dari itu kita sebagai agen penerus dan pembangun bangsa wajib meneruskan serta memperbaharui apa yang telah pemimpin-pemimpin kita lakukan guna mengharumkan nama Indonesia, membangun bangsa agar Indonesia berkembang dan menjadi negara maju, demi satu nama untuk “ INDONESIA “

Daftar Pustaka

http://antosenno.wordpress.com/2010/09/30/keadaan-politik-indonesia/, di unduh  tanggal 7 November 2014, pukul 19.34 WIB

ttp://letbrain-answer.blogspot.com/2008/01/sistem-politik-indonesia-masa-revolusi.html, di unduh  tanggal  7 November 2014, Pukul 19.45 WIB

http://pemudamasalalu.blogspot.com/2012/02/kondisi-sosial-budaya-indonesia-pada.html , di unduh tanggal 8 November 2014, Pukul 20.22 WIB

http://speunand.blogspot.com/2011/03/sejarah-indonesia-1945-1953_23.html, di unduh tanggal 8 November 2014, pukul 20.37 WIB

http://speunand.blogspot.com/2011/03/sejarah-indonesia-1945-1953_23.html, di unduh tanggal 8 November 2014, Pukul 20.42 WIB

http://speunand.blogspot.com/2011/03/sejarah-indonesia-1945-1953_23.html, di unduh tanggal 8 November 2014, pukul 20.49 WIB