Kamis, 02 Mei 2013

Makalah Tentang SEJARAH DIPLOMASI / HUBUNGAN DIPLOMASI


BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Diplomasi bukanlah lagi merupakan kata yang asing bagi masyarakat umum. Istilah diplomasi ini-pun memiliki pengertian yang beranekaragam sesuai dengan perspektif para ahli yang mengartikannya.  Sejak abad ke-18, istilah diplomasi telah dikenal yang diambil dari bahasa Prancis yaitu “diplomatique” dan kemudian dikenal dengan “diplomatic” pada pola aristokrasi. Jadi, dari sini dapat kita lihat bahwa sesungguhnya istilah diplomasi bukanlah merupakan hal yang baru.
                 Sepanjang sejarah, diplomasi terus-menerus mengalami perkembangan. Seorang ilmuwan bernama Brian White, telah mengkategorikan diplomasi itu sendiri kedalam 2 jenis yakni diplomasi klasik dan diplomasi moderen. Di sistem tradisional, diplomasi sebagian besar terorganisir secara bilateral (hanya melibatkan dua pihak) dasar dan biasanya dilakukan secara rahasia. Sistem inilah yang dipakai pada awal praktik diplomasi bahkan sebelum adanya negara-bangsa (nation-state). Kemudian dari bentuk tradisional ini, diplomasi mengalami perkembangan menjadi diplomasi moderen. Brian White menekankan bahwa terdapat dua perubahan penting dalam diplomasi tradisional menuju modern yaitu tidak hanya pada strukturnya melainkan pada proses dan isu-isu yang dibahas. Agenda yang terdapat dalam diplomasi modern lebih luas. Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya-pun lebih banyak dan bervariasi. Maka, di dalam diplomasi modern yang sering digunakan pada masa kini terdapat bentuk diplomasi yang dinamakan diplomasi multilateral. Saat ini banyak negara yang ingin sekali menjalin hubungan antar negara melalui sebuah bentuk kerjasama secara kolektif karena semakin banyak anggota dari sebuah negara yang ikut kedalam kerjasama, maka akan terjamin pula keamanan dan kedamaian serta mempermudah negara-negara yang menjadi anggota untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.
                 Berkaitan dengan diplomasi multilateral, PBB menjadi suatu bentuk institusi yang mewadahi diplomasi multilateral tersebut. Di dalam PBB sendiri terdapat majelis umum (General Assembly) yang memiliki pengaruh besar untuk diplomasi multilateral. Majelis Umum (General Assembly) merupakan organ utama dalam deliberatif, penyusunan kebijakan dan perwakilan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari 193 anggota PBB, serta menyediakan sebuah forum yang unik untuk diskusi multilateral dengan spektrum penuh isu-isu internasional yang dicakup oleh Piagam (General Assembly of The United Nations, 2012). Di sinilah diplomasi multilateral pada masa kini terjadi dan banyak berkembang.
Diplomasi multilateral tidak langsung dapat berjalan dengan mulus dalam PBB pada awalnya. Seperti yang telah kita ketahui, Amerika Serikat memiliki peran yang besar di dalam PBB. John Foster Dulles (Mentri Luar Negeri Amerika Serikat ke-52) merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan dalam sejarah diplomasi multilateral. Bagi Amerika Serikat, multilateralisme menghadapi tantangan yang terbesar di PBB, di mana terdapat bentrokan yang terlalu sering mengenai pandangan dunia antara kebebasan (liberty) dan sosialisme otoriter (authoritarian socialism) yang menjadi penghalang multilateralisme daripada memfasilitasinya. Jika Amerika Serikat mau memajukan kepentingannya yang banyak di dunia, maka mereka perlu untuk mengejar diplomasi multilateral dengan cara lebih cerdas dan pragmatis. John Foster Dulles yang menghadiri pertemuan San Francisco yang mendirikan PBB, mengakui Achilles' heel (kelemahan) ini 'pada tahun 1954, ketika ia mengatakan kepada wartawan: "PBB tidak dibentuk untuk menjadi tempat rehabilitasi. Diasumsikan bahwa Anda akan baik sebelum Anda masuk dan bukanlah berada di dalamnya akan membuat Anda baik.”
                 Hal-hal inilah yang mendasari betapa pentingnya bagi kita untuk membahas lebih lanjut mengenai diplomasi multilateral. Di samping itu, diplomasi multilateral juga semakin berkembang dan sering digunakan di abad 21 ini. Apalagi pada masa modern ini isu-isu dalam diplomasi semakin banyak berkembang dan sangat memerlukan diplomasi multilateral di dalamnya melihat isu yang terjadi berdampak luas. Memahami diplomasi multilateral telah menjadi suatu kewajiban dengan memandang begitu besar perannya bagi ilmu hubungan internasional.


B.     Rumusan Masalah
                 Adapun rumusan masalah dalam pembahasan Diplomasi Multilateral, General Assembly dan John Foster Dulles adalah:
a.       Apakah Diplomasi Multilateral itu?
b.      Apakah General Assembly itu?
c.       Bagaimanakah Diplomasi Multilateral dalam General Assembly?
d.      Siapakah dan Apakah peran penting John Foster Dulles dalam Diplomasi Multilateral?

C.    Tujuan Penulisan
                 Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan makalah ini yaitu:
a.       Untuk memahami Diplomasi Multilateral
b.      Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan General Assembly.
c.       Untuk membahas berjalannya Diplomasi Multilateral dalam General Assembly.
d.      Untuk membahas siapa dan apa peran penting John Foster Dulles dalam Diplomasi Multilateral.

D.    Manfaat Penulisan
                 Penulisan makalah ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan mengenai Diplomasi Multilateral, General Assembly, dan peran penting tokoh John Foster Dulles bagi perkembangan Diplomasi Multilateral itu sendiri. Di dalam hal ini, penulisan khususnya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses terjadinya Diplomasi Multilateral dalam Hubungan Internasional. Karya tulis ini juga dapat memberi informasi tentang betapa pentingnya Diplomasi Multilateral serta sejarahnya dan wadah tempat berlangsungnya seperti General Assembly di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.


BAB II
PEMBAHASAN
A.    Diplomasi Multilateral
                 Diplomasi multilateral dapat didefinisikan sebagai negosiasi dan diskusi yang memungkinkan tindakan kolektif dan kerjasama antara negara dan aktor non-negara. Pada dasarnya diplomasi multilateral merupakan diplomasi yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara dan dapat pula diikuti oleh aktor non negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Brian White yakni; “First, states were no longer the only actor involved”. Jadi, dengan jelas telah ditegaskan oleh beliau bahwa aktor yang terlibat bukan hanya negara. Beberapa diplomasi multilateral berlangsung antara negara-negara yang berdekatan atau dalam satu region dan diplomasi ini dikenal sebagai diplomasi regional.
Institusionalisasi Diplomasi Multilateral hingga menjadi bentuk yang sekarang sebagaimana PBB dari permulaan ad hoc nya sebagai konferensi perdamaian pada 1815 (Langhorne 2000 dan Ruggie 1992 dalam Social Science Research Network 2012). Sesungguhnya, benih-benih diplomasi multilateral telah muncul sejak akhir perang dunia pertama yakni pada saat dunia mulai membentuk Liga Bangsa-Bangsa. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa sendiri menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk diplomasi gabungan atau diplomasi yang bersifat terbuka. Dari masa itu, diplomasi mengalami perkembangan terus-menerus dan cepat. Selanjutnya, diplomasi dihadapkan dengan situasi yang baru, sehingga secara refleks muncullah kelompok-kelompok informal dari negara-negara yang paling berkepentingan untuk berurusan dengan isu-isu yang ada didalamnya. Kongres masa lalu (LBB) bubar setelah misi mereka selesai, namun abad ke-20 telah memperlihatkan organisasi internasional jangka panjang yang dibuat: PBB, Uni Eropa.
Diplomasi Multilateral merupakan diplomasi yang marak digunakan saat ini sebagaimana yang dimasukkan oleh Brian White ke dalam kategori diplomasi moderen. Diplomasi yang dahulu hanya membahas seputar permasalahan negara dan hanya melibatkan tokoh negara-bangsa (nation-state) kini telah berkembang. Hal ini terjadi karena abad ke 21 telah melontarkan masalah atau isu-isu yang bersifat universal secara alami seperti hak asasi manusia, pengawasan internasional terhadap penyakit, arus modal dan informasi internasional, hak-hak buruh, perdagangan, isu lingkungan nasional dengan perdebatan internasional, serta isu lingkungan yang bersifat alamiah secara internasional. Perkembangan isu-isu inilah yang menuntut agar diplomasi berkembang menjadi bersifat multilateral. Keterlibatan tokoh non-negara semakin tak terbendung mengingat isu yang dibahas bersifat semakin spesifik dan menyangkut kepentingan aktor-aktor non negara tersebut. Peningkatan kekuatan multilateralisme adalah sebuah fitur di zaman kita, yang membuka lahan-lahan baru untuk tindakan diplomasi.
Tantangan utama yang disajikan oleh diplomasi multilateral adalah legitimasi, dengan banyak sisi untuk masalah ini. Hal ini terkait dengan variasi aktor yang terlibat di dalam diplomasi multilateral. Setiap aktor dan negara tentunya memiliki sudut pandang dan ideologi yang berbeda-beda. Kekuatan yang dimiliki oleh tiap pihak juga berbeda. Tentu negara yang kecil dalam suatu konteks akan merasa tertekan apabila dihadapkan dengan negara yang memiliki kekuatan besar atau superpower. Pemahaman tentang kesetaraan posisi masing-masing memiliki perbedaan. Dengan demikian, tentu akan sering ditemui keengganan suatu pihak untuk terlibat dalam diplomasi multilateral. Namun, untuk menghadapi tantangan ini maka diperlukan adanya suatu bentuk aturan demi kepentingan bersama. Dalam kerangka pemikiran ini harus ada konsesi, tetapi ini harus berbentuk suatu yang mudah diterima sebagaimana mereka untuk kepentingan yang lebih besar dari kelompok.
Melihat hal-hal tersebut, jelas bahwa dalam studi diplomasi diperlukan adanya kajian lebih lanjut mengenai diplomasi multilateral. Apalagi pada saat ini diplomasi multilateral semakin dibutuhkan terkait dengan maraknya isu-isu spesifik. Tanpa diplomasi multilateral tentunya akan sulit melakukan penyelesaian masalah-masalah internasional masa kini. Kepentingan yang dibahas dalam multilateral sudah mengarah kepada konteks yang lebih luas. Dengan diplomasi multilateral, negara perlu untuk lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat dunia secara bersama (public goods).

B.     General Assembly
                 Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah menjadi wadah utama dalam melakukan diplomasi multilateral. Sedangkan General Assembly (GA) adalah organ deliberatif utama PBB. Sebagai organ musyawarah dan perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, General Assembly memegang perdebatan umum di kantor pusat New York PBB dari September hingga Desember, dengan sesi khusus yang dapat diselenggarakan setelahnya sesuai kebutuhan. Di dalam General Assembly, perdebatan atau diplomasi yang dilakukan biasanya menyangkut berbagai persoalan dunia seperti kemiskinan, kesehatan, keamanan, perdamaian dan sebagainya. Dari isu-isu yang dibahas, dapat jelas kita lihat bahwa General Assembly bisa menggunakan konsep diplomasi multilateral di dalamnya.
 Di dalam pengambilan keputusan, General Assembly telah memiliki ketentuannya sendiri. Keputusan mengenai pertanyaan penting, seperti pada perdamaian dan keamanan, penerimaan anggota baru dan hal-hal anggaran, memerlukan mayoritas dua pertiga, sedangkan keputusan mengenai pertanyaan lain oleh mayoritas sederhana. Di sini masing-masing negara diberikan satu hak suara. Selain membahas persoalan internasional, di dalam PBB sendiri, General Assembly memiliki peran yang sangat penting. Perannya antara lain; memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan (Security Council) dan badan-badan lain seperti Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council), dan menunjuk sekretaris jenderal (secretary-general) berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan, mempertimbangkan laporan dari empat organ lain dari PBB (Security Council, the Economic and Social Council, the Secretariat, the International Court of Justice), menilai situasi keuangan negara-negara anggota, dan menyetujui anggaran PBB - perannya yang paling konkret yakni bekerja dengan Dewan Keamanan untuk memilih hakim dari Mahkamah Internasional.
 Di sini dapat kita lihat bahwa General Assembly memiliki peran yang penting dalam PBB. General Assembly yang terdiri dari 193 negara anggotanya ini menjadi tempat melakukan diplomasi multilateral untuk membahas berbagai persoalan dunia. Organ-organ PBB yang lainnya-pun semua berada dibawah pengawasan GA.

C.    Diplomasi Multilateral dalam General Assembly
                 General Assembly merupakan bagian dari PBB yang menjadi tempat dilakukannya diplomasi multilateral. Majelis bertemu di sesi reguler intensif dari bulan September sampai Desember setiap tahun, dan setelah itu dilakukan seperlunya. Di dalam pertemuan-pertemuan inilah nantinya dapat terjadi diplomasi multilateral dengan pembahasan berbagai persoalan internasional. Secara umum diplomasi multilateral ditujukan untuk mencapai kebaikan hidup bersama. Namun, sesungguhnya perlu kita ketahui bahwa di dalam perundingan General Assembly, masing-masing negara tetap membawa kepentingannya sendiri. Diplomasi multilateral ini dijadikan salah satu alat untuk mencapai kepentingan negara. Pada dasarnya dialog antara negara-negara yang berharap untuk memberlakukan pendekatan umum untuk masalah umum, multilateralisme melengkapi sejumlah besar diplomasi bilateral yang ribuan pejabat pemerintah lakukan setiap hari untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan dan prioritas negara mereka. Genereal Assembly menjadi sebentuk wadah yang mempertemukan negara-negara tersebut untuk menyampaikan kepentingan mereka.
 Terkadang kepentingan-kepentingan masing-masing negara di dalam forum diplomasi multilateral General Assembly memperlambat pengambilan keputusan. Bahkan hal ini juga dapat menggantungkan suatu persoalan tanpa penyelesaian. Mungkin salah satu tuduhan yang paling umum ditujukan pada badan-badan multilateral seperti PBB akan bahwa badan itu menjadi hanya berbicara dan tidak ada tindakan, dari birokrasi yang begitu luas dengan sekretariat permanen, majelis, dewan, komite, kelompok kerja dan semacamnya, bahwa dalam keadaan darurat, pengambilan keputusan bisa lambat dan dapat gagal untuk bereaksi pada waktunya untuk situasi yang berkembang cepat. Hal ini jugalah yang sering diangkat oleh media massa sehingga menjatuhkan nama badan-badan multilateral serta merendahkan kepentingan diplomasi multilateral. Memang terkadang kepentingan dapat menjadi masalah di dalamnya, tetapi bukan berarti diplomasi multilateral itu sendiri sudah tidak efektif pada masa kini. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional masih tetap menjadi bagian paling eksplisit bagi PBB dari deskripsi tugasnya. Globalisasi ekonomi, antara lainnya mengekspresikan saling ketergantungan dan kesadaran tantangan-tantangan bersama, multilateralisme adalah ekspresi kelembagaan dari kebutuhan untuk merespon secara kolektif dan kooperatif untuk manifestasi terdahulu.
 General Assembly disini sebagai salah satu organ PBB sangat dibutuhkan agar diplomasi multilateral agar dapat berjalan dengan baik. Di sini terdapat hubungan yang jelas antar negara dibawah suatu peraturan yang jelas pula. Hubungan abstrak tidak dapat menghasilkan solidaritas yang sama antara orang-orang dengan identifikasi, pendidikan, dan pengalaman yang bersifat umum. Lembaga-lembaga demokrasi yang membuat dan menjaga pengambil keputusan tetap representatif dan akuntabel. Hal ini sangat diperlukan memngingat tokoh-tokoh yang terlibat di dalam diplomasi multilateral tidak sepenuhnya memiliki kekuatan yang bisa disetarakan begitu saja. Namun tentu saja aturan yang menjadi dasar dalam General Assembly tidak boleh menjadi suatu yang berada diatas segalanya atau berat ke satu arah. lembaga multilateral tidak hanya menambah lapisan birokrasi antara pembuat aturan dan mereka yang hidup di bawah aturan mereka, lembaga-lembaga ini membuat yurisdiksi yang sepenuhnya baru yang tidak sesuai dengan lembaga yang sudah ada -berdasarkan negara bangsa-yang menyediakan akuntabilitas demokratis.

D.    John Foster Dulles
 John Foster Dulles (25 Februari 1888 – 24 Mei 1959) adalah Menteri Luar Negeri AS di bawah pemerintahan Presiden Dwight D. Eisenhower sejak 1953 sampai 1959. Namun sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS, beliau telah memiliki banyak pengalaman di bidang politik. Dulles telah banyak mengalami kegiatan diplomasi termasuk diantaranya adalah diplomasi multilateral. Pada tahun 1918 Woodrow Wilson menunjuk Dulles sebagai penasehat hukum delegasi Amerika Serikat pada Konferensi Perdamaian Versailles, kemudian setelahnya Dulles menjabat sebagai anggota War Reparations Committee. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Versailles merupakan salah satu bentuk dimulainya sejarah diplomasi multilateral. Di sini dapat kita lihat bahwa Dulles merupakan salah satu tokoh yang mengisi sejarah diplomasi multilateral.
 Keterlibatan terbesar John Foster Dulles terhadap diplomasi multilateral terlihat dengan partisipasinya di dalam pembentukan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menjadi wadah besar bagi diplomasi multilateral hingga saat ini. Pada tahun 1945 Dulles berpartisipasi dalam Konferensi San Fransisco dan bekerja sebagai penasihat Arthur H. Vandenberg dan membantu membuat rancangan pembukaan Piagam PBB. Kemudian beliau menghadiri Majelis Umum (General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai delegasi Amerika Serikat pada tahun 1946, 1947 dan 1950. Beliau juga memiliki hasil karya yang sangat berguna bagi perkembangan diplomasi dunia. Tulisan tersebut berjudul War or Peace yang diterbitkan tahun 1950.
 Selain PBB, beliau juga telah terlibat dalam perancangan badan-badan multilateral dunia lainnya yaitu seperti NATO (The North Atlantic Treaty Organization) dan SEATO (Southeast Asia Treaty Organization). Pembentukan NATO sendiri terjadi terkait dengan kepentingan Amerika Serikat dan tendensi Dulles terhadap ideology komunisme yang disebarkan oleh Soviet. Dia menghabiskan banyak waktu membangun NATO sebagai bagian dari strateginya untuk mengontrol ekspansi Soviet dengan mengancam pembalasan besar-besaran dalam peristiwa perang. Sedangkan dalam SEATO, beliau berperan sebagai salah satu perancangnya. Tujuan didirikannya SEATO adalah sebagai upaya perlawanan agresi. Perjanjian yang ditandatangani oleh wakil-wakil dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina dan Thailand, yang disediakan sebagai tindakan kolektif melawan agresi.
 John Foster Dulles menjadi salah satu tokoh utama dalam diplomasi multilateral. Hal ini terkait pula dengan Amerika Serikat sebagai negara yang dipresentasikan oleh beliau merupakan negara yang memiliki pengaruh besar pada dunia terutama di dalam PBB. Di dalam PBB sendiri terdapat penjnjungan tinggi akan nilai-nilai kebebasan (freedom) yang jika kita lihat lebih lanjut sangat erat hubungannya dengan ideologi liberaisme Amerika Serikat. Secara tidak langsung ideologi Amerika Serikat dapat dikatakan telah tertanamkan di tubuh PBB. Sedangkan di dunia ini terdapat negara-negara yang menganut ideologi berbeda dengan Amerika Serikat. Hal ini mempersulit pencapaian kebijakan yang selaras dalam diplomasi multilateral PBB. Di PBB konsep "kebebasan" adalah tabu karena istilah ini Dalam lingkungan ini "terlalu ideologis dikenakan.", Bagaimana bisa Amerika Serikat atau negara lainnya yang merupakan pecinta kebebasan mengemukakan tujuan yang ditetapkan dalam Piagam PBB, termasuk "mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua," ketika kata "kebebasan" itu sendiri dianggap terlalu kontroversial? . Maka menghadapi hal ini, John Foster Dulles sebagai salah satu pihak yang merepresentasikan Amerika Serikat yang terlibat dalam pembentukan PBB memberi pernyataan untuk dipahami oleh negara-negara. John Foster Dulles yang menghadiri pertemuan San Francisco yang mendirikan PBB, mengakui Achilles' heel (kelemahan) ini pada tahun 1954, ketika ia mengatakan kepada wartawan: "PBB tidak dibentuk untuk menjadi tempat rehabilitasi. Diasumsikan bahwa Anda akan baik sebelum Anda masuk dan bukanlah berada di dalamnya akan membuat Anda baik.”. Hal ini diakui sebagai suatu kelemahan. Namun, kini Amerika Serikat mengupayakan agar tidak terjadi prasangka buruk terhadap kekuasaan mereka dengan mengaplikasikan konsep “smart multilateralism”. Jelas, dengan terorisme global dan berlimpah proliferasi nuklir, Amerika Serikat tidak bisa meninggalkan forum multilateral. Untuk melakukan ini secara efektif, Amerika Serikat harus melaksanakan pekerjaan muka yang cukup untuk menginformasikan keputusannya tentang apakah akan mengangkat masalah ke PBB atau untuk mengejar alternatif.




BAB III
KESIMPULAN dan SARAN
A.    Kesimpulan
 Diplomasi multilateral merupakan sebentuk jenis diplomasi yang moderen. Pada masa kini, diplomasi multilateral telah menjadi kegiatan yang marak dilakukan di tingkat internasional. Maka dari itu, diplomasi multilateral sangat perlu untuk dikaji dan dipahami. Semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi serta di bidang-bidang lainnya, juga menjadi pemicu berkembangnya diplomasi multilateral. Tokoh-tokoh yang terlibat juga semakin bertambah. Tidak hanya negara yang berkepentingan dalam diplomasi pada masa kini, tokoh-tokoh non negara juga memiliki peran yang tak kalah penting. Hal-hal ini semakin menunjukkan bahwa pengaplikasian diplomasi multilateral di abad ini sudah merupakan hal yang sangat diperlukan.
                 PBB sendiri sejak terbentuknya telah menjadi salah satu badan multilateral yang mewadahi berjalannya diplomasi multilateral. Di dalam PBB terdapat suatu organ utama yang bernama General Assembly yang menjadi tempat berjalannya diplomasi multilateral. General Assembly menyediakan forum untuk mempertemukan negara-negara serta tokoh-tokoh yang berkepentingan di dalamnya untuk melaksanakan sebentuk diplomasi multilateral dengan pembahasan isu-isu internasional. Setiap pihak dapat saling bertukar pikiran dan menyampaikan kepentingan mereka masing-masing di dalam pertemuan tersebut. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa General Assembly sendiri telah membantu berkembangnya diplomasi multilateral.
 John Foster Dulles merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran besar bagi perkembangan diplomasi multilateral. Beliau telah terlibat dalam upaya pembentukan berbagai badan multilateral seperti PBB, SEATO dan NATO. Hal ini menjadi penopang perkembangan diplomasi multilateral. Meskipun demikian, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa beliau masih mengedepankan kepentingan Amerika Serikat di setiap tindakan yang ia lakukan. Sebagai pihak representatif dari Amerika Serikat, beliau juga menjadi seseorang yang berpengaruh bagi setiap kegiatan dalam PBB pada masa jabatannya. Tetapi, bagaimanapun PBB tetaplah menjadi organisasi yang mengedepankan dilomasi multilateral demi terciptanya perdamaian bagi dunia.
B.     Saran
 Berdasarkan penjelasan dalam makalah ini, dapat kita pahami bahwa di masa modern ini diplomasi semakin berkembang. Tentunya hal ini sangat berpengaruh bagi studi diplomasi dan hubungan internasional. Dengan demikian, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai diplomasi multilateral itu sendiri. Setiap negara juga semakin perlu untuk mengedepankan diplomasi multilateral. Indonesia sendiri pada masa ini menjunjung diplomasi multilateral. Menteri Luar Negeri Marty M Natalegawa menegaskan pada 2010 Indonesia akan memberikan perhatian besar pada diplomasi multilateral (Kampung TKI, 2009). Keberadaan PBB memang sangat baik adanya dalam mewadahi diplomasi multilateral. Tetapi sangat disayangkan bahwa masih terdapat kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu yang mempengaruhinya. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang lebih baik lagi di antara negara-negara dunia untuk mencapai dan lebih mengutamakan kepentingan bersama (public goods).















Daftar Pustaka

ademamansejarah.webs.com/sejarahdiplomasihi.htm ( 1 April 2013 – 19.24 WIB )

kemlu.go.id/Pages/History.aspx?IDP=3&l=id ( 1 April 2013 – 20.11 WIB )

sejarawanmuda.wordpress.com/tag/sejarah-diplomasi/ ( 1 April 2013 – 21.05 WIB )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar